JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengusulkan 9 topik terkait hak asasi manusia (HAM) dimasukkan ke dalam agenda debat calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) perdana pada 12 Desember 2023 mendatang, dalam rangkaian pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya berharap para capres-cawapres menyampaikan pemikiran dan memberikan solusi terhadap persoalan terkait penegakan HAM yang dihadapi masyarakat saat ini dan masa mendatang, dalam kegiatan debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Harapannya, pernyataan dan komitmen para calon dalam menjawab permasalahan ini dapat ditagih ketika mereka berkuasa nantinya," kata Dimas dalam keterangan pers seperti dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Dimas mengatakan, topik pertama yang patut diangkat dalam debat perdana capres-cawapres adalah strategi dan metode dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Baca juga: KPU Bantah Ada Usul Hilangkan Saling Sanggah di Debat Capres Saat Rapat dengan Timses

Menurut Dimas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menyatakan pemerintah secara resmi mengakui terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Akan tetapi, tindak lanjut penyelesaiannya masih jauh dari ideal, sebab Presiden melakukan pemisahan antara jalur yudisial dan non-yudisial," kata Dimas.

Topik kedua, kata Dimas, soal peran presiden dalam sistem presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia.

Lantas ketiga adalah soal peran presiden dalam menjalankan reformasi sektor keamanan, serta mencegah aparat TNI dan Polri melakukan pelanggaran HAM.

Baca juga: KPU Pastikan Antar Capres-Cawapres Tetap Bisa Saling Respons dalam Debat

Kemudian yang keempat adalah meminta para capres-cawapres buat memaparkan langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Menurut Dimas, konflik bersenjata di Papua mesti segera tuntas dengan menyelesaikan akar masalah.

"Ke-4 akar masalah tersebut antara lain, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta, dan pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Papua," papar Dimas.

Persoalan ke-5 yang menurut Dimas patut diangkat menjadi topik adalah komitmen Presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Dimas mengatakan, calon pemimpin yang akan datang harus memberikan jalan keluar supaya pola buruk legislasi yang minim keterlibatan masyarakat dan pemerintah yang seolah alergi terhadap kritik.

Baca juga: Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Kemudian topik ke-6 yang diajukan adalah soal langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dianggap terus memburuk selama era Presiden Jokowi.

Selanjutnya adalah topik ke-7 yaitu komitmen para capres-cawapres untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan.