MerahPutih.com- Beredar video di media sosial TikTok yang menginformasikan bahwa telah didatangkan 825 orang tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok untuk dijadikan operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Video tersebut disertai narasi "Waww bisa sekalian ikut pilpres tuh".

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ariel Noah, Rian D’Masiv, Iwan Fals dan Giring Dukung Anies

FAKTA

Faktanya, informasi yang dimuat dalam video tersebut tidak benar. 852 TKA memang didatangkan, tetapi hanya untuk mendampingi 1.096 tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mengoperasikan KCJB selama setahun.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, melalui laman setkab.go.id, menegaskan bahwa meskipun warga negara asing (WNA) memiliki KTP elektronik, KTP elektronik tersebut tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Dijelaskan bahwa hak memilih pada Pemilu hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Perdana Menteri Israel Mengakui Kekalahannya

Syarat tersebut sudah diatur dalam Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jika masyarakat menemukan WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tautan https://sigaplapor.bawaslu.go.id/lapora

KESIMPULAN

Informasi yang beredar tersebut dipastikan hoaks. Sebab, ratusan tenaga kerja asal Tiongkok itu didatangkan untuk membantu pekerja di Kereta Cepat dalam menjalankan pekerjaannya. Bukan untuk kepentingan Pemilu. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: JIS Banjir saat Piala Dunia U-17, FIFA Kritik Erick Thohir