CIANJUR, AYOBANDUNG.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur akan mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur agar gaji honorer sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, M Isnaeni menanggapi keluhan dari para honorer, terutama yang tak lolos PPPK dan juga tak ikut PPPK lantaran bukan lulusan sarjana.

“Saya mendapat keluhan dari para honorer mengenai gaji mereka yang di bawah UMK, kenapa tidak disesuaikan dengan UMK,” kata M Isnaeni pada ayobandung.com, Rabu 6 Desember 2023.

Isnaeni mengatakan, terkadang kerja honorer ini sama beratnya dengan ASN, tetapi dari gaji dan kesejahteraan berbeda.

Baca Juga: Kasus Pengadaan Telor Gempa, Dua Pejabat Cianjur Saling Tuding

Makanya Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar ini akan mendesak Pemkab Cianjur agar honorer mendapat gaji sesuai dengan UMK Cianjur sekitar Rp2.9 juta.

“Gaji sesuai UMK ini berlaku bagi semua honorer yang bekerja di dinas, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan,” katanya.

Apalagi, ungkap Isnaeni, pada ujian seleksi PPPK kemarin di Bandung, ada sekitar 6000 peserta, sementara yang diterima hanya 1574 formasi.

Ada sekitar 4500 honorer yang tidak akan lulus PPPK, belum lagi honorer yang tidak ikut serta lantaran terbentur persyaratan.

“Saya kira Komisi A akan studi banding ke daerah yang sudah menerapkan UMK bagi honorer,” tandasnya.