FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperkuat sistem teknologi elektronik mereka guna menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Dalam diskusi daring pada Sabtu, Pratama menyatakan bahwa penggunaan teknologi elektronik yang terhubung dengan internet oleh KPU dapat menimbulkan kerawanan, sehingga perlu perhatian khusus dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas data.

Pratama menganggap marwah KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum harus tetap terjaga, terutama di tengah isu dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Menurutnya, kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat KPU agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.

""Yang penting bagaimana sekarang caranya kita membuat KPU ini menjadi lebih kuat sehingga tidak ada yang mengganggu mereka sehingga nanti ketika 2024 hasil pemilu benar-benar hasil yang terjadi saat pencoblosan," ujar Pratama, yang juga menjabat sebagai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC.

Selain itu, Pratama mendorong penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan penyidikan.

Menurutnya, hal ini akan memungkinkan BSSN untuk menyatakan adanya masalah saat melakukan audit atau forensik digital, dengan konsekuensi hukum yang sesuai.

Idham Holik, anggota KPU RI, menyatakan bahwa proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak terganggu oleh isu dugaan kebocoran data pemilih di sistem milik KPU.

Meskipun belum dapat memastikan secara detil terkait kebocoran tersebut, Idham menegaskan bahwa untuk kepentingan pemungutan suara, data pemilih aman dan tidak terganggu.

"Kami belum bisa pastikan (terkait kebocoran data). Saat ini, gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU masih bekerja," imbuhnya. (ant)