PIKIRAN RAKYAT - Ada sejumlah alasan yang membuat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, genosida Israel di Gaza tidak sejalan dengan sikap Indonesia yang menginginkan Palestina menjadi negara merdeka.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, sikap itu berasal dari pernyataan Presiden Soekarno saat menghadiri pertemuan besar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan  Konferensi Asia Afrika (KAA).

"Bung Karno membuat Ganefo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno Israel itu imperialis," kata Mahfud beberapa waktu lalu.

Sikap ini juga sesuai dengan pembukaan konstitusi Indonesia yang menyatakan "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan."

Alasan kedua, masyarakat Indonesia memiliki simpati dan solidaritas yang tinggi terhadap rakyat Palestina yang menjadi korban penjajagan Israel. Solidaritas ini tak hanya soal agama, tetapi juga kemanusiaan.

Alasan ketiga, Presiden Joko Widodo berjanji kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.

Di tengah normalisasi Sudan, Uni Emirat Arab , Bahrain, dan Maroko dengan Israel,
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia tak memiliki niat yang sama.

"Mencermati sejumlah pemberitaan baru-baru ini yang mengatakan Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagai tindak lanjut arahan Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya ingin menyampaikan dua hal, pertama hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Retno.

Retno menegaskan, Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional lainnya yang telah disepakati.

Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel, Mungkinkah?

Dikutip dari DW Indonesia, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Aknolt Kristian Pakpahan mengatakan, sulit bagi Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ia merujuk kepada UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak semua bangsa di dunia.

"Jadi tidak boleh ada penjajahan atau tuliskan penjajahan harus dihapus. Itu dalam konteks Israel dilihat sebagai negara yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Yang kedua sebenarnya merujuk kepada Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga kita tidak bisa melakukan hubungan dengan Israel kecuali hubungan nondiplomatik, misalnya perdagangan, pariwisata," ujarnya.

Namun, aktivitas lain di sektor perdagangan dan pariwisata antara kedua negara masih berlangsung, meski dengan bantuan pihak ketiga.

"Orang Israel juga bisa datang ke Indonesia orang kita bisa yang melakukan misalnya ziarah atau perjalanan keagamaan ke Israel. Jadi rasanya dengan apa yang terjadi sekarang ini kan kita tidak perlu juga takut bahwa ada tuduhan Indonesia tuh antisemitic," katanya.***