JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan anggaran untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun dipertanyakan.

Menurut Peneliti Senior Imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, peningkatan alokasi anggaran belanja alutsista kemungkinan besar sulit direalisasikan dalam waktu singkat.

Apalagi masa kerja Kabinet Indonesia Maju kurang dari 1 tahun. Al Araf menilai, masa kerja kurang dari 1 tahun kurang memadai buat memproses kontrak pembelian alutsista baru.

Selain itu, kata Al Araf, jika proses pembelian dikebut kemungkinan hanya untuk membayar alutsista yang sudah dalam kontrak pembelian sebelumnya.

"Apalagi, menteri pertahanannya sudah sibuk dengan agenda kampanye,” kata Al Araf dalam keterangannya saat dihubungi pada Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Yang dimaksud Al Araf adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2. Dia bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalani masa kampanye selama 3 bulan.

Mereka akan bersaing dengan 2 pasangan kandidat lain, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Al Araf menilai, jika pemerintah memang benar-benar ingin menaikkan alokasi anggaran belanja untuk alutsista sebaiknya dilakukan pada 2024 atau selepas Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dengan mengangkat Menhan baru supaya fokus bekerja dan tak sibuk dengan urusan kontestasi politik.

"Kalau menteri fokus bekerja, kenaikan anggaran sebenarnya normal saja. Namun, kenaikan alokasi menjelang pemilu dan menteri bersangkutan ikut dalam kontestasi. Wajar jika masyarakat curiga bahwa alokasi akan digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu,” kata Araf.

Baca juga: Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan alasan penambahan anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun, untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan alokasi ini karena adanya kebutuhan sesuai kondisi dan peningkatan dinamika geopolitik dan geosekuriti.

Di sisi lain, kata Sri Mulyani, hal ini masih sesuai dengan perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan panjang.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore lalu.

Dalam rapat dipimpin Presiden Joko Widodo itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.

Baca juga: Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11/2023), menjelaskan, pertemuan itu membahas belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri.