FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu, Dr. Sugeng Suharto, menilai bahwa KPU RI perlu menjernihkan isu kebocoran data pemilih yang belakangan mencuat.

Menurutnya, tindakan ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tidak tergerus.

"Penting sekali, KPU menjernihkan persoalan ini agar tidak terjadi permasalahan kepercayaan publik di kemudian hari terhadap hasil pemilu," kata Dr. Sugeng Suharto di Bengkulu pada Rabu (29/11/2023).

Sugeng juga menekankan bahwa jika memang terjadi kebocoran data pribadi pemilih dari data KPU RI, penyelenggara pemilu harus melakukan perbaikan dan mengembangkan sistem yang lebih baik.

Namun, jika data yang tersebar tidak berasal dari KPU, KPU juga harus menjelaskan ke publik untuk menghindari persepsi negatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu atau menjadi dasar tuduhan dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan isu tersebut.

"Kalau pihak-pihak lain, apalagi yang misalnya menentang kebijakan-kebijakan pemerintah ini akan menjadi sebagai suatu senjata yang bisa digunakan, (oleh karena itu harus dijernihkan)," ucapnya.

Pada Senin, 27 November 2023, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengungkapkan bahwa sebuah akun anonim bernama Jimbo di BreachForum mengunggah 252,327,304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id.

Data tersebut dijual seharga 74.000 dolar AS dan berisi NIK, nomor KK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat.

ELSAM berpendapat bahwa KPU harus segera merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi untuk penyelenggaraan pemilu, mengembangkan pedoman perilaku perlindungan data pribadi bagi penyelenggara pemilu, dan mengadopsi seluruh standar kepatuhan perlindungan data pribadi dalam semua sistem informasi yang dikembangkan, terutama yang memproses data pribadi.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menjelaskan bahwa Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan kejadian tersebut.

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut, karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," ujar Hasyim Asy'ari. (ant)