JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta agar komitmen netralitas dari aparatur negara bukan hanya lip service, tapi harus benar-benar dilaksanakan.

"Bicara aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada TNI, kami berharap agar kata netralitas itu bukan hanya manis didengar oleh kita saja, tapi betul-betul direalisasikan di tengah lapangan," kata Juru Bicara TPN Abdullah Mansyur di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Abdullah menuturkan, keluarga aparat TNI dan Polri memang boleh mengikuti pemilihan umum karena mereka mempunyai hak pilih.

Namun, ia meminta agar mereka tidak perlu terlibat dalam kampanye karena dapat menunjukkan keberpihakan.

Baca juga: Anies Singgung Netralitas Pejabat Negara, Muhaimin Sindir Pemimpin Instan

Abdullah juga meminta aparatur sipil negara untuk benar-benar menjaga netralitas mereka dengan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Kami berharap simbol-simbol tangan ataupun gerakan itu supaya tidak menunjukkan multi interpretasi sebaiknya penyelenggara menghindari itu," ujar politikus PPP tersebut.

Abdullah pun mengakui bahwa aparat-aparat negara sejauh ini masih berada pada trek yang benar untuk menjaga netralitas mereka menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Pentingnya Netralitas Polri dalam Pemilu 2024

Akan tetapi, ia tidak memungkiri bahwa sikap tersebut dapat berubah dalam beberapa waktu ke depan.

"Kalau berkomitmen menjaga netralitas, bukan lip service saja, maka kami akan terus berbaik sangka bahwa polisi, kemudian TNI, dan aparat negara lainnya tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu ini," kata Abdullah.

-. - "-", -. -