LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pilpres 2024 sebentar lagi. Berbagai visi dan misi para capres dan cawapres telah dipaparkan di berbagai kampanye dan diserahkan ke KPU.

Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan reformasi dan birokrasi, khususnya mengenai tenaga honorer menjadi masalah yang cukup panjang di Indonesia.

Penghapusannya menjadi wacana yang sudah digaungkan sejak lama, hingga saat ini gerbang awal yaitu UU ASN akhirnya telah disahkan.

Pemerintah sudah berkomitmen bahwa dalam upaya penghapusan tenaga honorer tidak akan ada PHK massal, melainkan seluruh non ASN akan diangkat menjadi PPPK.

Selain MenpanRB dan Komisi II DPR yang saat ini sibuk menyelesaikan tenaga honorer dengan rencana skema baru PPPK, Anies Baswedan juga memiliki visi misi untuk mengatasi permasalahan ini.

Anies Baswedan dan Cak Imin telah memasukkan visi misi mengenai tenaga honorer itu ke dalam dokumen yang diserahkan ke KPU Oktober lalu.

Baca Juga: Hakim Binsar Gultom Resmi Dilaporkan Tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso ke KY, Tinggal Tunggu Panggilan

Dalam penyelesaian tenaga honorer ini, ia ternyata lebih terfokus kepada guru honorer yang disebutkan bahwa seluruhnya akan diangkat menjadi PPPK melalui SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

SPTJM memberikan keyakinan kepada pendata bahwa data tenaga honorer sudah valid dan menjadi cara memperketat seleksi tenaga honorer menjadi PPPK.

Dengan adanya SPTJM, manipulasi data akan berurusan langsung dengan hukum.

Selain itu, nampaknya hal ini akan sangat menguntungkan tenaga honorer yang pemberian gaji nya seringkali tertunda.

Tenaga honorer ini perlu mencatat bahwa janji Anies Baswedan dalam hal ini yaitu pemberian gaji guru non ASN tepat waktu dan tak akan terlambat lagi.

Visi misi Anies Baswedan dalam menyejahterakan guru honorer bukan tanpa alasan.

Dirinya meyakini bahwa guru merupakan tempat yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia menitipkan anaknya, sehingga negara harus memikirkan kesejahterannya sebagai pendidik bangsa.

Hal tersebut harus dimulai dari sistem kepegawaian hingga kompetensi.

Di sisi lain, masuarakat Indonesia sangat berharap agar Anies Baswedan dapat memberikan keadilan bagi guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta.***