LENGKONG, AYOBANDUNG -- Pada tanggal 13 November 2023 DPR melakukan rapat kerja bersama Menteri PAN RB dan BKN untuk membicarakan rancangan peraturan pemerintah dari undang-undang ASN, salah satu yang dibahas adalah nasib tenaga honorer.

Hingga saat ini DPR dan pemerintah masih merancang PP turunan dari UU ASN Nomor 20 tahun 2023 yang di dalamnya menentukan nasib tenaga honorer yang akan dihapuskan pada Desember 2024.

Permasalahan tenaga honorer ini memang belum menemukan titik temu, bahkan banyak masalah lain yang muncul walaupun UU ASN sudah disahkan pada Oktober lalu.

Permasalahan yang hadir mencakup data tenaga honorer yang berubah ubah, adanya mafia honorer, tidak adanya dana untuk mendata tenaga honorer dan masih banyak masalah lainnya.

Walaupun banyak masalah yang hadir, pemerintah dan DPR akan tetap mengupayakan agar tenaga honorer tetap aman dan tidak ada PHK massal seperti komitmen awal.

Pada raker pada tanggal 13 lalu pembahasan mendalam mengenai nasib dan status tenaga honorer.

Pada rapat tersebut Komisi II DPR mencecar Menteri PAN RB mengenai validasi data dan seleksi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK.

Baca Juga: Saksi Ahli yang Memberatkan Jessica Wongso Meminta Maaf Sebelum Meninggal, Ternyata Ia Lakukan Ini...

Padahal seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa awal sebelum UU ASN disahkan DPR dan pemerintah berkomitmen agar tenaga honorer diangkat seluruhnya tanpa tes.

Namun yang terjadi nyatanya masih banyak tes yang dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR Hery Gunawan angkat bicara menurutnya pembuatan RUU ASN itu bertujuan agar menyelesaikan masalah tanpa masalah.

Namun dengan adanya validasi dan seleksi memberi kesempatan untuk makelar ASN, menurut Hery PP turunan ASN ini masih harus dikaji lagi.

“Dengan adanya validasi dan seleksi tidak akan menyelesaikan masalah dengan makelar,” ujar Hery dikutip dari TVR Jumat, 24 November 2023.

Hery menyatakan bahwa tenaga honorer sudah bekerja cukup lama maka tidak diperlukan lagi seleksi.

Hery juga mengingatkan MenPAN RB agar penataan honorer ini tidak dijadikan peluang ada sesuatu yang dipermainkan.

Namun begitu, ia juga tetap mendukung apa pun yang sudah dilakukan oleh pemerintah.***