LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Wali Kota Madiun Maidi tengah berupaya untuk melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana dalam Pasal 66 telah mengatur batas maksimal penyelesaian honorer yakni 31 Desember 2024.

Salah satu upaya yang ditempuh yaitu memfokuskan pengangkatan PPPK 2024 untuk honorer teknis administrasi. Lalu untuk honorer teknis administrasi yang belum S1, akan difasilitasi untuk menempuh studi di Universitas Terbuka (UT).

Ia menyatakan bahwa Madiun memiliki 800 honorer di mana sebanyak 420 honorer telah diangkat menjadi PPPK pada 2021/2022.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pada tahun 2023 akan diangkat menjadi PPPK sebesar 179 orang, sedangkan sisanya diangkat PPPK 2024.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pada tahun 2021 sampai 2023, Kota Madiun fokus kepada guru honorer dan tenaga kesehatan. Lalu untuk tahun depan dialihkan formasi PPPK 2024 kepada tenaga teknis administrasi.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa Madiun tidak akan membiarkan honorer tanpa status yang jelas. Di mana honorer dengan masa pengabdian di atas 5 tahun akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Sedangkan untuk honorer yang pekerjaannya hanya beberapa jam, akan tetap dipekerjakan dengan sistem part time atau paruh waktu.

Kemudian ia menekankan bahwa pada prinsipnya semua honorer tetap diperhatikan status dan kesehatannya.

Selanjutnya terkait beasiswa pendidikan S1, Maidi menyatakan akan memberikannya kepada honorer yang belum sarjana.

Ia mengatakan banyak honorer teknis administrasi yang masih lulusan SMA belum S1, sehingga mereka menjadi target pemda untuk menguliahkan di Universitas Terbuka (UT).

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa sampai saat ini Pemkot Madiun sudah memberikan beasiswa kepada 1.250 warga Madiun baik ASN, honorer, siswa dan program ini akan berkelanjutan.

Adapun Wali Kota Madiun Maidi belum lama ini telah resmi menyandang gelar Doktor Administrasi Publik dan menjadi lulusan pertama program doktoral Universitas Terbuka.

Baca Juga: Dipanggil DPRD Cianjur Terkait Dugaan Kasus Korupsi, PT CSM Malah Minta Tambah Modal Miliaran Rupiah

Kemudian saat ujian sidang terbuka Tugas Akhir Program Doktor (TAPD), ia memaparkan “Model Evaluasi Kebijakan Smart City: Studi Kasus Kota Madiun”.

Ujian Sidang Terbuka TAPD tersebut dilakukan di Convention Centre UTCC Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada Selasa, 21 November 2023.

Ketua Sidang Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D. yang juga Rektor UT mengatakan bahwa, Doktor Maidi adalah lulusan pertama Prodi DAP, dan berhasil lulus dengan nilai sangat memuaskan setelah melalui tahap akhir untuk memperoleh gelar akademik doktor.

Selanjutnya Prof. Ojat juga mengapresiasi Dr. Maidi karena di tengah kesibukannya sebagai Wali Kota Madiun, ia juga bisa menyelesaikan semua perkuliahan dan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar doktor.

Ia berharap hal tersebut dapat memotivasi mahasiswa Promovendus lainnya di Universitas Terbuka agar dapat segera menyelesaikan studinya.***