LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Komite I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah mengupayakan untuk perbaikan nasib para tenaga honorer dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Adapun DPD RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/23).

Kemudian pada rapat tersebut telah dibahas isu-isu strategis terkait Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan Tenaga Honorer termasuk PPPK.

Pada rapat tersebut Senator Papua Barat Filep Wamafma menyatakan bahwa rapat tersebut sangat penting karena membahas perbaikan nasib para tenaga honorer.

Selain itu, Filep mengatakan bahwa penerimaan Calon ASN yang telah dibuka pada 16-30 September 2023 terdiri dari 78.862 ASN Pusat, sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.

Kemudian dari 493.634 pemerintah daerah, telah dialokasikan khusus 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Baca Juga: Film 'Di Ambang Kematian': Keluarga dan Keputusan-Keputusan

Filep Wamafma membuka rapat bersama Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni mereka berharap seleksi atau rekrutmen CPNS dan PPPK tersebut berdasarkan hasil dan penilaian yang obyektif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan ASN yang profesional.

Tak hanya itu, Ketua Komite I Fachrul Razi juga menyayangkan tidak dilibatkannya DPD RI pada penyusunan revisi UU ASN yang baru. Akan tetapi, Komite I DPD RI tetap berkomitmen untuk mencari solusi dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer di daerah.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer, hal tersebut menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili.

Kemudian Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi saat ini terus berjalan sesuai arahan Presiden. Presiden juga mengharapkan birokrasi yang berdampak dan bukan tumpukan kertas dan lincah, ditopang pemerintah digital berbasis data.

Selanjutnya yang menjadi prioritas yakni pemangkasan proses bisnis, transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik, percepatan kebijakan kelembagaan menuju IKN dan DOB Papua.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi dorongan DPD RI di daerah agar reformasi menjadi terukur. Oleh sebab itu, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik, agar birokrasi menjadi berkelas dunia.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa untuk arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 berfokus untuk rekrutmen pada pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, pemenuhan tenaga teknis (CPNS dan PPPK) dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital.

Selain itu juga sesuai dengan rekomendasi DPD dan DPR pihaknya akan memenuhi Eks THK2 dan non-ASN sebesar 80 persen dan pelamar baru sebanyak 20 persen dengan seleksi CAT.

Selain itu Senator NTB Evi Apita Maya menyoroti bahwa dalam pansus guru honorer yang diinisiasi DPD RI telah bekerja maksimal dengan menyerap semua persoalan terkait guru honorer di daerah.

Evi mengatakan bahwa pihaknya menemukan nasib guru playgroup, tenaga kesehatan terutama daerah terpencil masih banyak yang belum diakomodir mohon untuk diperhatikan.

Sementara itu, Senator NTT Abraham Liyanto juga mengapresiasi adanya kebijakan KemenPAN-RB khusus terhadap ASN di daerah 3T dengan pemberian penghargaan, kompensasi dan afirmasi kebijakan khusus lainnya.

Pada kesempatan tersebut Komite I juga meminta Kementerian PAN-RB untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), satpol PP untuk diprioritaskan menjadi PPPK terutama di daerah terdepan terluar dan tertinggal serta otonomi khusus.

Fachrul Razi mengatakan bahwa, Komite I mendukung Kementerian PAN-RB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun pengertian dari daerah 3T yakni daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tertinggal yakni memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemudian jika dilihat dari sisi geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia.

Kemudian Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk kategori ini. Beberapa di antaranya adalah, Nias (Sumatera Utara), Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), Sumba Tengah & Alor (Nusa Tenggara Timur), Donggala (Sulawesi Tengah), Pulau Taliabu (Maluku Utara), Nabire & Asmat (Papua), serta Teluk Wondama & Pegunungan Arfak (Papua Barat).

Selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan yang adil dan merata, terutama dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan yang bersifat afirmasi kepada pelajar daerah 3T.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa maka sangat diperlukan pemerataan sebaran ASN yang berkualitas agar seluruh wilayah Indonesia alami kemajuan yang merata.***