PIKIRAN RAKYAT – Saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), salah satu panelis meminta Anies Baswedan menyampaikan pendapatnya mengenai Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Anies mengatakan, jika tujuannya adalah pemerataan wilayah, maka pembangunan IKN bukan soluasi yang tepat.

“(Pembangunan IKN) itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya,” katanya menjawab panelis Siti Zuhro pada Rabu, 22 November 2023.

Menurutnya, untuk memeratakan pembangunan di Indonesia, pemerintah harus membuat kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ucap Anies.

Meski begitu, Anies setuju dengan pemerintahan era Joko Widodo yang ingin memeratakan pembangunan di seluruh wilayah, hanya saja cara kerjanya tidak tepat.

“Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu ndak nyambung. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan kota yang ada di seluruh Indonesia,” ujar cawapres nomor urut 1 itu.

Tujuan Pembangunan IKN

Presiden Joko Widodo mengatakan, alasan utama pembangunan IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.

"Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris," katanya di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023.

Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan gagasannya, melainkan Presiden ke-1 RI Soekarno sejak tahun 1960.

"Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," katanya.

Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.

Jokowi yakin proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN menjadi kota pemerintahan.***