FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Belakangan ini heboh pernyataan Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menyebut, pemerintah memberikan Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pengamat Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto mengatakan, di Indonesia hal seperti itu merupakan sesuatu yang umum dilakukan.

"(Informasi) Itu masih perlu ditelurusi, diklarifikasi lagi terkait kebenarannya dan segala macam. Tapi memang dalam dunia Politik di Indonesia, praktek patronase seperti itu merupakan hal yang umum dilakukan," ujar Ali kepada fajar.co.id, Selasa (21/11/2023).

Meskipun, kata Ali, patronase politik tersebut terjadi dalam sebuah jaringan. Baik itu dari segi fasilitas bahkan sumber daya.

"Walaupun biasanya bentuk-bentuk patronase itu terjadi dalam jaringan. Pemberian kesempatan fasilitas bahkan sumber daya," ucapnya.

Dikatakan Ali, apa yang telah berkembang di pemberitaam itu terkait dengan pemberian fasilitas izin usaha pertambangan ke Nahdlatul Ulama (NU).

"Juga akses ke sumber daya," Ali menuturkan.

Tambahnya, selain merupakan praktek yang umum terjadi di Indonesia, juga sudah biasa dalam momentum tertentu.

"Itu adalah praktek yang umum terjadi di Indonesia dalam hal pemerintahan dengan pemberian akses seperti itu dan itu bisa saja terjadi," ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, praktek patronase biasanya berkaitan dengan dukungan politik, mobilisasi, dan segala macamnya.

"Biasanya itu berkaitan dengan dukungan Politik, mobilisasi, dan segala macam," imbuhnya.

Dibeberkan Ali, dalam kasus-kasus tertentu, misalnya nikel, telah ada jaringan tertentu yang menguasai wilayah tersebut.

"Bahkan dalam kasus-kasus tertentu misalnya, nikel itu kan sudah ada jaringan-jaringan yang menguasai nikel. Siapa-siapa patronase yang diberikan SIUP," tukasnya.

Ali kemudian menarik sebuah contoh, orang-orang yang memiliki akses untuk usaha tambang nikel di Sulawesi.

"Misalnya Amran Sulaiman diberikan akses untuk usaha tambang nikel. Begitu juga Haji Hisyam, kemudian di Morowali misalnya ada Ahmad Ali dan geng-gengnya, termasuk misalnya Kapolri dan segala macam," tandasnya.

Dituturkan Ali, yang membuat heboh informasi tersebut karena menyeret nama PBNU yang orang-orangnya dikenal paham agama.

"Mungkin yang membuatnya heboh karena ini diberikan kepada orang-orang yang ada dalam PBNU yang notabene adalah orang-orang yang paham mengenai agama," tuturnya.

"Yang selalu berbicara tentang etika dan segala macam, dimana praktek ini jauh dari etika. Ini yang membuatnya ribut," sambung Ali.

Ali mengatakan, praktek patronase bukan hanya bagian dari upaya menarik suara, namun juga upaya memelihara jaringan.

"Bukan hanya suara, tapi ini adalah bagian dari upaya memelihara jaringan melalui praktik patronase," kuncinya. (Muhsin/fajar)