PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa partainya masih terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia turut menyinggung soal perjalanan Jokowi yang dulunya diusung sebagai calon presiden (capres) oleh PDIP.

"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 21 November 2023.

Meski mendukung pemerintahan Jokowi, Puan Maharani menjelaskan bahwa selama ini PDIP tetap menyampaikan kritik kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu ditujukan agar pemerintah bisa terus memperbaiki diri.

"Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Baca Juga: KPU Pastikan Ijazah Gibran Rakabuming Penuhi Syarat Pilpres 2024

Puan Maharani dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR pun biasanya bertemu Jokowi secara berkala untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan isu aktual.

"Bisa juga sebagai bukan posisi presiden dan Ketua DPR, Namun, keluarga atau orang yang sudah sama-sama mengenal," ucapnya.

Kata Puan Maharani Soal Ganjar Pranowo Kritik Pemerintah

Belum lama ini, capres usungan PDIP, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum pada era Jokowi. Menanggapi hal itu, Puan Maharani meyakini bahwa Ganjar Pranowo pasti mengantongi data sehingga berani memberikan penilaian tersebut.

“Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyebut nilai penegakan hukum di era Jokowi jeblok usai adanya persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres dan calon wakil presiden (cawapres). Saat itu, Ganjar Pranowo merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia tak luput dari intervensi.

Puan Maharani mengharapkan agar siapa pun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin bisa menjalankan hukum dengan baik.

“Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” katanya.***