PIKIRAN RAKYAT - Jusuf Kalla menerima kedatangan calon presiden (capres) usungan PDIP, Ganjar Pranowo di kediamannya pada Minggu, 19 November 2023. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia itu pun mengungkapkan bahwa dalam kesempatan tersebut, ia dan Ganjar Pranowo berbicara soal politik dan negara, salah satunya isu netralitas aparat negara.

Jusuf Kalla pun mengatakan ia tak bisa bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD lantaran saat ini masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

“Saya ini Ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 20 November 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla mengharapkan agar Ganjar Pranowo bisa menjadi sosok seperti Megawati Soekarnoputri yang dinilainya memiliki rasa empati tinggi dan demokratis.

Baca Juga: Prabowo Subianto: Pemilu yang Ditunggu Anak Muda, Masa Depan Milik Mereka

“Saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin. Ibu yang baik, sangat empatik. Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar,” ujarnya.

Saat menjadi peserta Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri disebut tak menggunakan kekuasaannya, padahal saat itu ia masih menduduki kursi Presiden RI.

“Jadi, saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar juga seperti begitu,” ucapnya.

Soal Hukuman bagi Aparat Negara Tak Netral

Terkait aparat negara yang tak netral selama pesta demokrasi 2024, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang amat berat.

"Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya,” tuturnya.

Ia menilai hukuman tersebut layak diberikan lantaran ada sumpah jabatan yang dilanggar.

"Sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan di sumpah pejabat,” katanya.

Ia pun berharap aparat negara bisa tetap netral dalam momentum Pemilu 2024. Selain itu, pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, secara aman, dan netral,” ujarnya.

Jika apa yang ia harapkan itu terwujud, maka Indonesia dinilai bisa menjadi negara maju pada 2045.

"Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.***