FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Serangan Israel ke Jalur Gazamenimbulkan gelombang protes di berbagai belahan dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk protes yang dilakukan masyarakat adalah aksi boikot terhadap produk-produk yang disebut memiliki kaitan dengan Israel.

Aksi boikot produk pro Israel ini didukung dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina kian memberi legitimasi umat Islam di Indonesia untuk menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau produk yang mendukungnya.

Sekjen Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas), Ahmad Syakirin meyakini banyak produk nasional yang dapat menggantikan produk barang yang terafiliasi dengan Israel.

Syakirin percaya produk-produk nasional tersebut sebenarnya memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari produk-produk Israel.

“Gerbang Pronas yakin produk nasional bisa gantikan produk Israel. Warung Steak and Shake bisa gantikan KFC, McDonalds. Sari Roti gantikan Kitkat. Le Minerale gantikan Aqua dan lain sebagainya. Kita ingin produk nasional jadi Raja di negeri sendiri,” kata dia dalam diskusi yang berlangsung di Mampang, Jakarta, Sabtu (18/11) kemarin.

Menurut Syakirin, hadirnya Fatwa MUI bisa memotivasi umat Islam untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri yang terafiliasi dengan Israel.

Syakirin pun percaya inisiatif Gerakan Kebangkitan Produk Nasional akan menjadi bola salju yang membesar dan potensial menghancurkan konsumsi produk terafiliasi Israel di Indonesia.

Karena itu, supaya lebih konstruktif dan produktif, spirit dan inisiatif ini harus diarahkan untuk mendorong hadirnya produk-produk nasional yang mendunia.

"Supaya konstruktif dan produktif, inisiatif dan semangat ini harus digunakan untuk mendukung produk nasional. Ini juga menjadi langkah awal umat Islam untuk mendorong kedaulatan produk nasional atas produk asing," tutur dia.

Ahmad Syakirin menambahkan perlunya masyarakat untuk mengetahui ciri perusahaan nasional dan perusahaan asing. Salah satunya, menurut dia, dilihat dari status kepemilikan perusahaan.

Masyarakat harus mendukung penggunaan produk nasional yang perusahaannya seratus persen dimiliki orang Indonesia.

“Cara termudah untuk membedakan produk nasional dan lokal adalah kepemilikannya. Jadi, jika kepemilikannya saat ini dimiliki oleh asing berarti itu bukan perusahaan nasional. Misalnya soal air minum kemasan saja. Aqua milik Danone (perusahaan Prancis), Le Minerale milik Mayora yang jelas perusahaan lokal. Secara prinsipiil, kita harus dukung perusahaan nasional milik Indonesia agar bisa berjaya,” tegas dia.

Hampir senada, Wakil Sekjen MUI Arif Fahruddin menegaskan fatwa MUI tentang dukungan perjuangan Palestina berlaku wajib bagi umat Muslim di Indonesia.

Sehingga dengan demikian, komitmen agar umat Islam menghindari penggunaan produk terafiliasi Israel atau produk yang mendukungnya juga menjadi wajib hukumnya.

"Fatwa tersebut wajib. Harus ditaati. Penting bagi kita untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Umat Islam dihimbau semaksimal mungkin menghindari melakukan transaksi (pembelian) produk-produk tersebut," ujarnya.