LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Belum lama ini media sosial kembali digegerkan dengan video yang memperlihatkan cerita seseorang yang diduga pegawai negeri sipil (PNS) asal Boyolali, Jawa Tengah.

Adapun pada video itu, PNS tersebut menyatakan bahwa dirinya diminta untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2024. Selain itu juga diminta untuk memenangkan PDI Perjuangan.

Menanggapi adanya pengarahan suara PNS, politisi senior Zulfan Lindan mengatakan bahwa kecurangan semacam itu memang ada.

Zulfan Lindan juga membuka suara terkait hal tersebut di kanal YouTube Total Politik, ia menyatakan bahwa, bahkan ada ibu-ibu di luar sana diancam diminta untuk memenangkan calon-calon tertentu katakan lah tersebut memenangkan PDIP.

Baca Juga: 5 Daerah Terdingin di Jawa Barat, Bandung Bukan Pemenangnya, Gak Nyangka yang Teratas Justru Kota Ini!

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, ada video ibu-ibu diajak harus memenangkan PDIP dan Ganjar di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini sebenarnya terjadi, mungkin baru sekarang terungkap.

Senada dengan kasus tersebut saat ini beredar dokumen di kalangan jurnalis yakni pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.

Adapun adanya dugaan pakta integritas yang berisi lima komitmen Mosso sebagai Pj Bupati Sorong. Pada pakta integritas tersebut tercantum tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat.

Pada pakta integritas tersebut terdapat kalimat berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Pada awalnya, dokumen pakta integritas disebut-sebut ditemukan penyidik KPK saat proses penggeledahan terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang menjaring Pj Bupati Sorong dan kawan-kawan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Dituding Bersukacita di Atas Penderitaan Palestina karena Konser Coldplay

Adapun Ketua KPK Firli Bahuri masih belum dapat memastikan apakah hal itu benar ditemukan penyidik saat penggeledahan.

Sementara itu pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan bahwa data intelijen berpotensi disalahgunakan untuk memenangkan suara di suatu daerah untuk calon tertentu.

Sehingga lembaga intelijen serta aparat keamanan perlu betul-betul mempertahankan netralitas.

Terkait dengan persoalan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat pakta integritas dengan kepala daerah tertentu untuk membantu pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Sehingga Arsjad meminta agar semua pihak terutama pihak berwajib untuk mengecek soal adanya dugaan dokumen pakta integritas tersebut.

Baca Juga: Demi Keadilan, Otto Hasibuan Mulai Siapkan Novum PK Jessica Wongso, Apa Bukti Baru yang Dimiliki?

"Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa," kata Arsjad Rasjid

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud selalu berpegang teguh terhadap integritas.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa TPN sangat berpandangan dan berpegang terhadap yang namanya goverment dan integritas.***