MerahPutih.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan soal komitmen Polri untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

Para legislator menanyakan langsung netralitas Korps Bhayangkara dalam rapat Komisi III bersama Kabaharkam Komjen (Pol) Fadil Imran, Rabu (15/11).

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan soal adakah strategi khusus dari Polri untuk menjamin seluruh polisi bersikap netral.

Baca Juga:

Kata Kabaharkam Polri di Tengah Isu Netralitas Polri yang Jadi Sorotan

Menurut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat penting untuk memastikan personel Polri tidak terlibat politik praktis di Pilpres 2024.

“Bagaimana langkah untuk menguasai aturan-aturan internal kepolisian tersebut? Apakah ada strategi khusus yang diambil Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah ini penting,” kata Aboe.

Lebih lanjut Aboe menuturkan, jaminan dari Polri sangat penting meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Telegram (ST) pada Oktober 2023.

Karena berkaca pada Pemilu 2019, mantan KSAD Jenderal Andika Perkasa pernah mendapatkan tekanan untuk tidak netral.

“Mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa beliau pada saat 2019, saat menjadi sebagai KASAD juga mendapatkan tekanan tertentu,” tutur Aboe.

Baca Juga:

DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024

Aboe lantas mengonfirmasi kepada Fadil Imran apakah Listyo mengalami tekanan serupa seperti yang dialami Andika Perkasa.

“Kalau boleh tahu Bapak Kapolri mengalami hal yang serupa gak? Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan Komisi III Respons Positif Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri