FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, memberikan reaksi adanya informasi beredar terkait instruksi kepada pihak Kepolisian untuk memasang baliho hingga di daerah-daerah.

Informasi yang sedang berkembang di masyarakat ini sontak menjadi buah bibir di meja-meja perkopian. Bagaimana tidak, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan selalu menyebut dirinya netral menjelang Pilpres 2024.

"Jika berita ini benar, sudah sebaiknya Presiden Jokowi bersuara lebih kencang untuk menertibkan parsialitas aparat," ujar Burhanuddin dalam keterangannya di aplikasi X (12/11/2023).

Burhanuddin meminta, agar netralitas aparat di Indonesia jangan hanya sekadar gimmick yang bisa dipermainkan.

"Netralitas aparat jangan sekadar gimmick!," tandasnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian dari berbagai daerah dikabarkan akan dilibatkan dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran.

Hal ini sontak memunculkan pertanyaan tentang keterlibatan instansi kepolisian dalam kampanye politik.

Menurut informasi yang berkembang itu, petugas kepolisian aktif membantu proses pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibran.

Sejumlah pihak menilai bahwa keterlibatan aparat kepolisian dalam kegiatan politik seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika.

Keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho ini juga menimbulkan pertanyaan tentang regulasi dan aturan yang mengatur keterlibatan institusi kepolisian dalam kegiatan politik.

Beberapa pihak meminta agar ada evaluasi dan perbaikan sistem agar netralitas aparat kepolisian tetap terjaga.

Beberapa pihak juga telah mendesak agar aparat kepolisian menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kampanye politik.

Hal ini menjadi penting mengingat netralitas aparat kepolisian merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian mengenai instruksi untuk memasang baliho tersebut. (Muhsin/fajar)