Jakarta, Gatra.com - Hilangnya baliho bakal capres Ganjar Pranowo yang diduga dicopot oleh Satpol PP membuat Todung Mulya Lubis buka suara.

Todung yang juga menjabat sebagai Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu dalam memastikan keberlanjutan integritas Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

"Tetap kita teriakkan tentang pentingnya netralitas aparat. Dalam beberapa hari ke depan, TPN Ganjar-Mahfud akan membuka pos pengaduan. Kami akan meneliti satu per satu kasus dengan mempertimbangkan bukti-buktinya," kata Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers dan diskusi media mengenai Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/11/2023).

Todung menekankan bahwa keberadaan baliho capres dan cawapres yang tersebar luas adalah hal yang biasa selama masa pemilu.

Namun, disayangkan banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang dicabut oleh aparat kepolisian, Babinsa, dan Satpol PP, sementara baliho Prabowo-Gibran dibiarkan berada.

Todung menilai tindakan aparat sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Baginya, apakah mereka menerima perintah dari pihak tertentu atau tidak, bukanlah hal yang signifikan. Sebab, sebagai aparat hukum, mereka seharusnya tidak merusak proses pemilu.

Todung menyoroti partisipasi kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibran. Baginya, ini adalah sebuah kontradiksi yang mencolok.

Todung menekankan bahwa pencopotan baliho Ganjar-Mahfud akan menjadi cacat dalam pelaksanaan pemilu.

Ia memperingatkan agar tidak meremehkan reaksi dan respons masyarakat terhadap ketidaknetralan tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena semua pihak sedang memperhatikan pelaksanaan pemilu 2024.

Todung menyampaikan bahwa TPN Ganjar-Mahfud akan segera memperkenalkan layanan pos pengaduan dan mengajak semua pihak untuk melaporkan ke call center yang bersifat netralitas aparat negara.

Todung menegaskan bahwa jika laporan tidak mendapatkan respons, hal itu menunjukkan adanya ketidaknetralan dalam penyelenggaraan.

TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam, tetapi masyarakat tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidaknetralan aparat negara.

Oleh karena itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk mempertahankan netralitas dan integritas pemilu, karena merekalah yang bertanggung jawab atas kelancaran proses pemilu yang bebas dari cacat.

"Tidak boleh meremehkan penyelesaian di Bawaslu dan KPU karena hal tersebut dapat merendahkan hasil pemilu yang tidak jujur. Masyarakat memiliki ingatan," ujar Todung.

Todung menyoroti bahwa tindakan ketidaknetralan aparat akan berakibat pada sengketa pemilu. Jika pemilu terganggu, maka legitimasi pemenangnya akan terancam.

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan aparat yang mendukung satu calon sementara mencemarkan citra calon lain dapat merusak hasil pemilu.

"Kami berharap agar masyarakat tidak terbagi atau terpecah-belah, karena hal ini tidak menguntungkan bagi negara yang tengah meraih kemakmuran Indonesia emas," katanya.

Todung menegaskan bahwa jika terjadi perpecahan di masyarakat, Indonesia akan mengalami kemunduran yang signifikan.

"Saya tidak ingin melihat pemilu 2024 menjadi penyebab kemunduran bangsa ini. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi!" ujar Todung dengan tegas.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting dalam pemilu dan pilpres 2024 adalah menjaga prosesnya. Todung menegaskan bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri oleh pihak penguasa.

"Tentu kami merasa sangat frustrasi dan marah, menghadapi begitu banyak insiden yang merusak integritas proses demokrasi," pungkasnya.

43