FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Capres Ganjar Pranowo mengungkapkan niatnya untuk mengkoreksi beberapa kesalahan yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta.

Ganjar mengidentifikasi enam program yang dinilainya keliru dalam pengelolaan ekonomi negara oleh Jokowi, dan ia dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki segala yang dianggap tidak benar dari program-program tersebut.

"Jokowi sudah melaksanakan program infrastruktur selama 10 tahun, tetapi terdapat penolakan," ujar Ganjar dalam pernyataannya pada Kamis (9/11).

Menurutnya, sejumlah mega proyek infrastruktur telah dibangun oleh Jokowi dengan anggaran sekitar Rp 391,7 triliun, melebihi target Rp 177,9 triliun di tahun 2023. Salah satu proyek unggulan Jokowi adalah pembangunan jalan tol dan 35 bandara baru.

Meskipun Ganjar tidak menyalahkan pembangunan tersebut, ia mengkritik kekeliuran Jokowi yang dilihat dari dampak pada ekosistem masyarakat di wilayah tersebut. Tingkat ekonomi masyarakat di antara daerah dalam kawasan pembangunan tersebut dianggap sangat tidak seimbang, dan akhirnya, infrastruktur yang telah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Jadi, dengan adanya infrastruktur ini, nilai tambahnya harus memastikan bahwa kota tidak semakin berat akibat migrasi, dan desa dapat berkembang. Penting untuk tidak mengubah desa menjadi kota, sehingga kearifan lokal dapat tetap terjaga. Dengan kata lain, kita harus menghargai tradisi dan kearifan lokal, serta memberikan ruang bagi desa untuk berkembang," ujar Ganjar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22 persen, sementara di perkotaan sebesar 7,29 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang.

Ganjar juga menyoroti upaya Jokowi dalam mengembangkan sektor industri, seperti pertambangan dan perkebunan. Menurutnya, sektor-sektor ini cenderung memberikan keuntungan bagi pemilik modal, sementara masyarakat hanya menjadi penonton dan korban.

Ganjar menilai bahwa pemerintah sebaiknya berperan sebagai jembatan antara pengusaha besar dan lokal untuk memastikan pemberian manfaat yang tepat sasaran, yang saat ini belum tercapai.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya dapat memfasilitasi hubungan antara pengusaha besar dan lokal, serta memastikan pemanfaatan riset dan pemberian manfaat yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengkritisi kurangnya perkembangan dalam sektor maritim selama sembilan tahun terakhir. Contohnya, dalam hal potensi sumber daya kelautan dan perikanan, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.Pemerintah harus membantu sekalipun diperlukan perubahan regulasi.

Setelah itu, Ganjar turun langsung ke lapangan untuk memahami tantangan dunia usaha di sektor tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk nelayan. Rencana pemerintah untuk memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah suatu sumber pembangkit listrik yang memiliki potensi mencapai 3.700 GW dan akan dibangun secara bertahap.

Meski begitu, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk terhadap lingkungan.

Ganjar menyatakan bahwa meskipun EBT dapat membantu mengurangi tingkat polusi di Indonesia, namun tanpa diimbangi dengan investasi sebesar Rp 1.300 triliun, hal tersebut justru dapat menjadi bencana bagi negara.

Dalam peralihan ke mode hijau, untuk mengurangi kerusakan lingkungan, diperlukan anggaran sebesar Rp 1.300 triliun. Hal ini, menurut Ganjar, sebanding dengan besaran anggaran yang terkuras akibat adanya polusi.

Karenanya, Ganjar berencana untuk mengundang investor global untuk berinvestasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Apakah Anda berminat untuk berinvestasi di EBT di Indonesia? Jika ya, Anda perlu berinvestasi di sini. Namun, dibutuhkan sumber daya energi yang besar,” ujar Ganjar.

Ganjar juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan mengevaluasi sistem pendidikan. Selain itu, dia berupaya menurunkan tingkat stunting menjadi 12% dan tingkat kematian ibu (AKI).

Upaya tersebut tidak hanya mencakup perbaikan dalam sistem pendidikan, tetapi juga penerapan kurikulum siap kerja yang disusun oleh pihak swasta untuk universitas, guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi.
Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia dalam 10-13 tahun ke depan untuk mencegah dampak negatif demografi. Dia mengungkapkan kekhawatiran terkait pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dinilai mengorbankan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena kesiapan yang dipaksakan dalam proyek-proyek tersebut.

Ganjar menekankan perlunya tindakan yang bijaksana dan tidak menganggap enteng dalam mengelola proyek-proyek tersebut. Lebih lanjut, Ganjar mengusulkan pengembalian fungsi Perum Bulog untuk mencegah praktik oligopoli pangan dalam negeri.

Dia melihat perlunya fokus pada produksi bawang putih dalam negeri yang terus menurun, dengan menggandeng mahasiswa perguruan tinggi dan peneliti untuk membantu pengembangan varian bawang putih yang sesuai dengan kondisi di Tanah Air.

Ganjar menyoroti peran makelar dalam pertanian yang mempengaruhi keputusan petani dalam menanam tanaman tertentu. Dia menegaskan perlunya mengembalikan fungsi awal Bulog untuk mengendalikan sektor pangan dan mencegah oligopoli.

Selain itu, Ganjar mengusulkan pertimbangan untuk menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia dalam membangun industri pupuk di Kalimantan guna mendekatkan pasokan dan mencegah oligopoli dalam sektor tersebut.