FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengekspresikan kekesalan dan kemarahan mereka atas pencopotan baliho Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 di berbagai wilayah Indonesia.

Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers dan diskusi media di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap insiden yang dianggap menciderai proses demokrasi.

"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan dan kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri." ucap Todung dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi fajar.co.id, Sabtu (11/11/2023).

Upaya ini mencerminkan keseriusan tim pemenangan dalam menanggapi isu ketidaknetralan aparat dan upaya mereka dalam menjaga integritas pemilu.

Keterlibatan aparat dalam pencopotan baliho Ganjar menurut mantan Duta Besar RI untuk Norwegia tersebut juga merupakan tindakan yang mendelegitimasi proses pemilu.

"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," ujar Todung.

Kondisi ini menambah kompleksitas situasi politik saat ini dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakadilan dalam pemilu. Sebagai akibatnya, Todung juga menyoroti konsekuensi jangka panjang dari ketidaknetralan aparat.

"Kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh. Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ungkapnya dengan nada tegas.

Todung menekankan bahwa proses pemilu yang adil dan transparan adalah harga mati.

Sebelumnya, Di Pematang Siantar, situasi politik terasa tegang terkait dengan kunjungan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, anggota PDIP, melaporkan bahwa desa dan lokasi penginapan yang direncanakan untuk Ganjar menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

"Desa dan tempat menginap Mas Ganjar mendapat tekanan," ungkap Deddy, mengindikasikan hambatan dalam agenda politik Ganjar.

Lebih lanjut, Deddy menyoroti adanya praktik diskriminatif dalam penanganan baliho politik. Ia mengecam tindakan aparat yang melakukan pembersihan baliho Ganjar-Mahfud, sementara membiarkan baliho dari kubu Prabowo-Gibran.

"Ini akan menjadi noda dalam pelaksanaan pemilu," tegas Deddy, menunjukkan kekhawatirannya atas ketidakadilan yang terjadi.

Pertanyaan mengenai netralitas aparat semakin mengemuka ketika sebuah video menyebar, memperlihatkan anggota Satpol PP yang sedang mencongkel poster Ganjar Pranowo dari tiang listrik. Aksi ini semakin memperkuat kecurigaan akan adanya ketidaknetralan di kalangan aparat penegak hukum.

Kasus pencopotan baliho Ganjar ini tidak hanya menjadi sorotan lokal tetapi juga menimbulkan kekhawatiran lebih luas terkait integritas proses pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 yang adil dan transparan. Mereka menegaskan pentingnya pemilu yang bebas dari intervensi dan tekanan, demi menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. (*)