FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani angkat suara terkait penolakan pra peradilan 30 warga Rempang yang ditahan. Ia menyebtil Kapolri Listyo Sigit.

“Yang paling bijak adalah jika Pak Kapolri @ListyoSigitP memerintahkan jajarannya di Polda Kepri untuk menangguhkan penahanan atau merubah jenis penahanan terhadap warga kawasan Rempang ini,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Selasa (7/11/2023).

Ia mengatakan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur penahanan tidak hanya bisa dilakukan di runah tahanan. Tapi bisa di rumah atau kota.

“KUHAP kita mengatur bahwa penahanan oleh penegak hukum tidak harus penahanan di rutan, tapi bisa juga penahanan rumah atau kota. Penahanan juga harus secara obyektif melihat keperluannya,” ujarnya.

Namun menurutnya, akan lebih baik jika Polri menginisiasi penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Mengajak warga untuk berbicara dan berdialog.

“Warga kawasan Rempang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu saya yakini bukan penjahat atau residivis. Mereka adalah orang-orang yang sedang mempertahankan hak-hak konstitusional-nya untuk hidup dan bertempat tinggal secara layak di daerah yang sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, telah dihuni secara turun-temurun oleh mereka,” jelasnya.

Menurutnya perangkat negara mestinya hadir melindungi hak wagra negaranya. Alih-alih menagan atau menggusur paksa.

“Tidak-lah pas jika penahanan dan/atau proses hukum yang dilakukan untuk "membuat efek jera" bagi warga masyarakat lainya yang terus memperjuangkan hak konstitusionalnya tersebut,” terangnya.

“Polri kita, sebagaimana juga TNI kita, adalah polisi dan tentara rakyat, maka kebijakan dan sikap yg bijak thd rakyat harus diatas prinsip demi kepentingan investasi atau yang lainnya. Itu-lah makna kemerdeka,” tandasnya.
(Arya/Fajar)