Sentimen
FHUP-Kementerian PPN/Bappenas Kolaborsi Wujudkan Indonesia Emas
Gatra.com
Jenis Media: Nasional

Jakarta, Gatra.com – Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Jakarta dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menandatangani kerja sama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dekan FHUP, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., di Jakarta, Kamis (2/10), mengatakan, kerja sama tersebut ditandatanganinya bersama Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, RR. Rita Erawati, S.H., LL.M. di Bappenas, Jakarta.
Eddy menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Undurstanding (MoU) antara kedua belah pihak yang telah ditandangani sebelumnya, yakni pada 11 Agustus 2023.
Adapun MoU antara UP dengan Kementerian PPN/Bappenas yakni mengenai Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Eddy mengatakan, MoU dan Perjanjian Kerja Sama ?antara UP khususnya Fakultas Hukum dan Kementerian PPN/Bappenas merupakan komitmen untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan pembangunan nasional Indonesia Emas 2045.
Eddy menjelaskan, FHUP mengambil peran untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah dibuat Kementerian PPN/Bappenas.
Adapun peran dari FHUP, lanjut dia, yakni Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum.
Adapun ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan dari perjanjian kerja sama tersebut untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yakni:
1. Penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan atau seminar kolaboratif.
2. Partisipasi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Perkuliahan dosen tamu.
4. Riset kolaboratif tentang aspek hukum di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Kajian kebijakan, konsultasi, dan atau pendampingan kegiatan.
6. Kegiatan lain yang bermanfaat bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum.
Pendandatanganan Kerja Sama tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, para pejabat Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Dekan Bidang Pendidikan FHUP, Ketua Program Studi S1 FHUP, Kepala Satuan Jaminan Mutu FHUP, dan Ketua Career Empowerment Programme FHUP.
19
Sentimen: positif (98.5%)