BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al-Zaytun akan melanjutkan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu. Hal itu dipastikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pelaksanaan sidang Panji Gumilang.

Kasipenkum Kejati Jawa Barat Sri Nurcahyawijaya menjelaskan, sesuai kesepakatan, Panji Gumilang akan tetap mengikuti persidangan di PN Indramayu. Kejaksaan pun memastikan sudah berkoordinasi untuk persiapan sidang tersebut.

"Kalau untuk masalah persidangan, itu semua sudah keputusan bersama untuk sidang di sana (PN Indramayu). Yang bersangkutan dilakukan penahanan di Lapas Indramayu 22 hari ke depan sejak 30 Oktober 2023," ujar Sri, Kamis, 2 November 2023.

Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar persidangan Panji Gumilang tidak dilakukan di Kabupaten Indramayu. Hal itu diungkapkan Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Achyar.

Baca Juga: 3 Bantuan Khusus Guru Honorer yang Gagal Diangkat Jadi PPPK, Penghapusan Dilakukan Desember 2024

"MUI Indramayu ya koordinasi konsultasi dengan MUI Jawa Barat ya, jadi Panji Gumilang kan sudah dilimpahkan ke kejari Kabupaten Indramayu. MUI Indramayu (meminta) kalau bisa jangan di Indramayu (persidangannya)," kata Rafani.

Rafani menjelaskan, alasan mengapa sidang Panji Gumilang tak digelar di Indramayu tak lain untuk menjaga kondusivitas. Ia menilai, persidangan Panji Gumilang lebih baik digelar di Jakarta dan langsung dikawal oleh Bareskrim Polri.

"Alasannya ya demi untuk menjaga kondusifitas itu ya, karena bagaimanapun kan pertama lokasi Al-Zaytun di Indramayu ya, kedua kita udah tahu kan bagaimana sikap masyarakat Indramayu terhadap pihak (Panji Gumilang)," jelasnya.

Baca Juga: Buntut Kegagalan Bulu Tangkis di Asian Games 2022, Benarkah Herry Ip Hengkang ke Malaysia?

Untuk diketahui, Panji Gumilang disangkakan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156a huruf a KUHP dan/atau Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.