tirto.id - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, saat perhelatan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023, Pemprov DKI menerapkan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) ditambah semula 50 persen menjadi 75 persen. Langkah itu diambil untuk memudahkan aparat mengatur lalu lintas selama agenda berlangsung.

"Ketika 5-7 WFH menjadi 75 persen khusus Jakarta agar pihak keamanan juga bisa mengendalikan transportasi lalu lintas yang lebih baik," kata Heru di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Kebijakan WFH di Jakarta untuk Swasta

Sementara untuk sektor swasta, menurut Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, pelaksanaan hybrid sistem bekerja bagi perusahaan swasta masih bersifat imbauan alias tidak wajib. Hanya saja, menurut Joko, proporsi pegawai yang melaksanakan WFH akan disesuaikan selama KTT ASEAN pada 4 hingga 7 September 2023.

Pekerja swasta yang WFH sebanyak 75 persen dan yang bekerja dari kantor 25 persen.

”Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti kantor dinas pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan,” tutur Joko.

Setelah pemberlakuan WFH selama dua bulan, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi efektivitasnya. Hasil evaluasi itu akan dijadikan pertimbangan bagi kebijakan selanjutnya.

”Kita lihat dulu, juga kita lihat kinerja PNS seperti apa," kata Joko, dikutip Antara.