LENGKONG, AYOBANDUNG -- Pensiun dini PLTU merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki energi yang bersih.

Rencananya pemerintah akan merealisasikan pensiun dini PLTU pada tahun 2050 mendatang.

Namun, tahukah Anda apa itu pensiun dini PLTU?

Pensiun dini PLTU merupakan program pemerintah untuk menurunkan emisi karbon untuk mencapai target netral karbon NZE pada 2060.

Sebagai contoh, misalnya, ada PLTU yang masih berlaku 24 tahun pemerintah akan memangkasnya jadi 15 tahun saja dengan harapan emisi karbon cepat berkurang.

Namun. untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah memiliki kendala di keuangannya.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

Pasalnya program pensiun dini PLTU ini menguras dana APBN. Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno yang mengatakan harus ada dua sumber keuangan karena jika hanya satu sumber yaitu APBN tidak akan cukup.

"Menurut saya, harus ada dua sumber. Jika hanya menggunakan APBN saja tidak mungkin, tidak kuat untuk menanggung pensiun dini PLTU," kata Eddy.

Baca Juga: PSI Siap Dukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Ini Pesan Kaesang Pangarep untuk Pemilu 2024

Ia juga mengatakan hanya untuk dua PLTU saja membutuhkan dana sebesar Rp25 triliun Rp12 triliun untuk Pelabuhan Ratu dan Rp13 triliun untuk Cirebon 1.

PLTU Cirebon 1 juga memiliki kapasitas 660 Megawatt milik Cirebon Electric Power (CEP).

Untuk skema suntik mati Cirebon 1 pemerintah akan gunakan skema Energy Transition Mechanism.

Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya energi bersih saja.

Rencananya pemerintah akan segera melakukan suntik mati kedua PLTU pilot project yaitu PLTU Pelabuhan Ratu dan Cirebon 1.***