PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa komunikasi antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berjalan lancar setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum Indonesia 2024.

"Komunikasi lancar," kata Airlangga ketika diwawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan apakah KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora, PAN, PBB, Garuda, dan Prima, telah meminta izin kepada PDIP untuk mengusung Gibran sebagai bacawapres.

Ketika ditanya apakah Gibran Rakabuming Raka telah bergabung dengan Partai Golkar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar, Airlangga menjawab dengan canda, "KTP sudah."

Airlangga juga menegaskan bahwa pencalonan Gibran sebagai bacawapres mendampingi Prabowo Subianto mendapat dukungan dari semua partai anggota KIM.

Baca Juga: AHY Soal Deklarasi Gibran Rakabuming Jadi Cawapres KIM: Ini adalah Keputusan Pak Prabowo Sendiri

Mengenai isu tentang komunikasi dengan PDIP dalam konteks kemungkinan Gibran bergabung dengan Golkar, Airlangga sekali lagi hanya menjawab, "Komunikasi dengan PDIP lancar-lancar saja."

Airlangga menyoroti bahwa hal terpenting saat ini bagi KIM adalah proses pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2023.

Airlangga juga menepis anggapan bahwa ada partai yang berusaha merebut Gibran setelah diusung sebagai bacawapres oleh KIM. Ketika ditanya mengenai kabar bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin merekrut Gibran jika tidak bergabung dengan Golkar, Airlangga menjawab, "Tidak ada rebut-rebutan."

Pada Minggu malam, 22 Oktober, bacalon presiden Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres usungan KIM untuk Pilpres 2024. Keputusan ini diambil secara aklamasi, dan seluruh partai anggota KIM mencapai konsensus atas keputusan tersebut.

Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tanggal 19-25 Oktober 2023.

Sebagai aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dengan adanya 575 kursi di parlemen, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***