MALANG, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar ingin mengubah sistem demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, sistem demokrasi saat ini terlalu liberal dan menyebabkan ketimpangan.

Calon anggota legislatif maupun kepala daerah yang tak punya uang, lanjut dia, biasanya kalah dari calon yang memiliki cukup logistik.

“Kulo niki kenek opo kok wani ngotot (saya ini kenapa kok berani ngotot jadi bacawapres), mergo (karena) diperintah para kiai maju,” ujar Muhaimin di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (8/10/2023).

“Tapi di luar itu, nek kulo mboten maju (kalau saya tidak maju), aktivis sing gak ndue duit (tak punya uang) enggak akan punya kesempatan maju sampai kiamat,” imbuh dia.

Baca juga: Menag Bakal Keluarkan Aturan Kampanye di Ponpes, Cak Imin: Yang Penting Semua pada Porsinya

Dia menyatakan, sebuah sistem negara biasanya dievaluasi tiap 25 sampai 30 tahun.

Maka, tahun 2024 adalah tahun yang tepat untuk memberikan perubahan bagi sistem demokrasi Indonesia yang telah berjalan 25 tahun.

“Harus dievaluasi, perubahan. Semua anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk dicintai dan dipilih rakyat, baik yang punya uang maupun yang tidak punya uang,” tutur dia.

Baca juga: Cak Imin Ajak Jusuf Kalla Jadi Tim Pemenangannya dan Anies Baswedan

Terakhir, Muhaimin menceritakan bahwa dia dan Anies merupakan pasangan bacapres-bacawapres yang tak memiliki modal logistik melimpah.

Namun, keduanya berkomitmen tetap maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 guna memperjuangkan gerakan perubahan yang diusung KPP.

“Spirit yang kami bangun adalah perbaikan sistem dan perubahan untuk Indonesia yang lebih kuat dan pokok, insya Allah diberi bantuan Allah,” kata dia.

-. - "-", -. -