JAKARTA - Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara, Suwito beserta jajarannya menyambangi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mempelajari praktik dan penanganan stunting.

Dalam kunjungannya di kantor BKKBN, Suwito menyatakan bahwa salah satu fokus utama pembangunan di IKN adalah penanganan stunting, di mana ada 1.210 bayi di bawah lima tahun (balita) dari enam kecamatan di 53 desa di wilayah IKN yang berisiko stunting.

"Dengan tingginya angka stunting ini, juga menjadi minat bagi kami di Kedeputian Budaya Sosial Masyarakat. Kami masih belajar dan perlu bantuan dari BKKBN terkait penanganan stunting, ada 53 desa di enam kecamatan, kami harap bisa bekerja sama perihal penanganan stunting," kata Suwito di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Suwito memaparkan, fokus penanganan stunting tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadikan IKN sebagai kota yang berkelas dunia.

Baca Juga :

Kementerian PUPR Mulai Membangun 47 Rusun ASN

"Berdasarkan amanat Undang-Undang itu juga diharapkan IKN menjadi kota yang berkelas dunia dan sebagai sumber penggerak ekonomi nasional, yang harus didukung dengan sumber daya manusia (yang berkualitas) di kota tersebut," ujar dia.

Ia juga menjelaskan, dengan luas 256.000 meter persegi, 75 persen wilayah IKN akan tetap dipertahankan dan dibangun sebagai hutan, sedangkan 20 hingga 25 persennya digunakan untuk fasilitas pembangunan dan lain-lain, sehingga perlu kerja sama dengan kementerian/lembaga dengan 4P.

"Sinergi dengan kementerian/lembaga kita mulai dari 4P, yakni Persiapan untuk pelayanan masyarakat di IKN, Pembangunan, Pemindahan Pegawai, serta Penyelenggaraan Pemerintah daerah khusus (Pemdasus)," ucapnya.

Ia menegaskan, penanganan stunting termasuk dalam pelaksanaan P yang pertama, yakni persiapan memberikan pelayanan masyarakat di IKN.

Sementara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik audiensi Otorita IKN untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. "Visi BKKBN itu membangun pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, kemudian menciptakan keluarga yang berkualitas, kami harap kita bisa bersama-sama mengkonsep penduduk tumbuh seimbang di IKN, juga meringankan beban keterjangkauan pelayanan terhadap penduduk di wilayah tertentu," kata Hasto.

Baca Juga :

Kementerian PUPR Targetkan pada 2024 Sudah Ada Bangunan di IKN

Menurutnya, ada wilayah-wilayah tertentu dengan angka stunting yang tinggi tetapi aksesnya sangat sulit dijangkau, sehingga perlu konsep-konsep untuk migrasi penduduk yang sangat bagus untuk keseimbangan penduduk di suatu wilayah.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara