JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengalihfungsikan lahan subur dari area pertanian menjadi area permukiman.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9).

Dia menjelaskan delapan kebijakan pangan yang akan diperjuangkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Salah satunya adalah terkait politik tata ruang. "Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan," ujar Megawati.

Ia meminta Jokowi untuk mengabulkan rekomendasinya itu karena Jokowi menghadiri langsung Rakernas IV PDIP. "Di tempat ini, saya ingin meminta sedikit, tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi Bapak Presiden," katanya.

Megawati mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Untuk itu, dia ingin perspektif pembangunan harus melalui alur laut Indonesia sehingga lahan pertanian subur tidak dialihfungsikan lagi. "Koridor pembangunan ke depan harus dari laut," tegas Presiden Kelima RI itu.

Baca Juga :

Megawati Soekarnoputri Ingin Indonesia Lahirkan Kembali Pemimpin Berkaliber Dunia

Tidak hanya itu, dia mengungkapkan pentingnya kedaulatan pangan agar Indonesia tidak bergantung kepada impor. Dengan adanya perubahan iklim, Megawati takut negara lain tidak mau mengimpor hasil pertanian ke Indonesia. "Pangan bisa menjadi lambang supremasi Indonesia," tegasnya.

Perdagangan Karbon

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung terkait CO2 trading atau perdagangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

"Sekarang sudah akan berjalan yang namanya CO2 trade. Saya, karena di BRIN, jadi saya melihat ada sebuah kemungkinan dalam negosiasi," ucap Megawati.

Perdagangan karbon membuat pembeli dapat menghasilkan emisi karbon melebihi batas yang ditetapkan sesuai dengan kredit karbon yang dibeli dari proyek-proyek hijau atau perusahaan lain yang emisinya di bawah ambang batas.

Menurut Megawati, konsep yang sedang disusun ini membuat perusahaan hanya akan membayar dengan tumbuhan. Ia mencontohkan perusahaan akan membayar seribu pohon per meter. "Kalau saya lihat hanya orang akan membayar dengan tumbuhan. Katakan satu meter jumlahnya mungkin seribu," jelas dia.

Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi dapat melihat efektivitas dari perdagangan karbon. Sebab, pohon-pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun dengan daun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan CO2 dan mengeluarkan oksigen. "Artinya, kalau dihitung hanya seribu pohon, maka menurut saya jumlahnya harus dinaikkan," tambah Megawati.

Sebelumnya, Selasa (26/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa bursa karbon Indonesia yang resmi diluncurkan pada Selasa, merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk melawan krisis iklim.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hasil dari perdagangan tersebut akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon, karena Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

Baca Juga :

Megawati Minta BKKBN Turunkan "Stunting" Jadi 0 Persen

"Di catatan saya ada kurang lebih 13 ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap, dan jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3.000 triliun, bahkan lebih," kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa.

Angka yang sangat besar itu, menurutnya lagi, akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang menuju ke ekonomi hijau. "Bursa karbon bisa menjadi sebuah langkah besar Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi," ujar Jokowi.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara