PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Iksan Rosidi mengatakan ada harga yang harus dibayar Partai Demokrat saat memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto.

Untuk Pemilu 2024, Iksan Rosidi mengatakan Demokrat bahkan harus bisa membangun narasi ulang soal konsep negara yang hendak diusungnya, setelah bergabung dengan KIM.

Saat ini, persepsi publik menilai KIM adalah koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan dari garis kepemimpinan Presiden Jokowi, sementara Demokrat cenderung mengusung narasi perubahan sebagaimana Anies Baswedan, bacapres yang diusung sebelumnya.

"Maka Demokrat tentu harus menyesuaikan narasi politik yang dibangun selama ini. Demokrat harus lebih fleksibel dalam mengemas narasi perubahan. Bahkan, sebagai konsekuensinya, mungkin harus merubah kemasan menjadi narasi keberlanjutan," katanya, dalam keterangan di Surabaya, Sabtu, 23 September 2023.

Baca Juga: Di Balik Kaesang Pangarep Beda Partai dengan Jokowi-Gibran, Kejar Restu dari Presiden

Selain itu, kerugian lain untuk Demokrat saat berbelok ke Prabowo menurut Iksan adalah peluang bagi AHY sebagai salah satu Cawapres dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024.

Baginya, meski berposisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, peluang itu akan semakin tipis, bukan hanya karena kolam persaingan semakin lebar, namun, daya tawar Demokrat pun ikut merosot dengan isu tiba-tiba beralih dukungan tersebut.

"Tidak bisa dipungkiri di tubuh KIM saat ini telah ada nama-nama kuat lain juga santer disebut akan mendampingi Prabowo Subianto, seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil, sehingga peluang AHY sebagai bakal Cawapres meskipun tetap ada, namun cenderung mengecil," ujarnya.

Meski begitu, Iksan menilai keputusan Partai Demokrat tentu sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan matang-matang. Komunikasi intensif dengan partai-partai lain yang lebih dulu gabung KIM barang pasti telah dilakukan.

Baca Juga: Sel Punca Darah Tali Pusat Bayi untuk Pengobatan Leukemia, Lebih Toleran terhadap Ketidakcocokan HLA

"Bagi Demokrat, keputusan untuk segera bergabung dengan KIM merupakan keputusan politik yang cermat agar di mata publik partai ini tidak terlalu lama tersandera pada narasi kekecewaan dan pengkhianatan menyusul dinyatakannya Cak Imin sebagai bakal Calon Wakil Presiden atau Cawapres Anies Baswedan," katanya.

Meski ada harga yang harus dibayar, Demokrat, menurut dia tak memiliki banyak opsi. Gabung KIM adalah langkah paling memungkinkan sekaligus logis, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak pernah bergesekan politik dengan Prabowo Subianto.

Bahkan, imbuhnya, Partai Demokrat merupakan bagian dari perjalanan sejarah politik Prabowo saat menjadi Capres pada Pemilu 2019.

"Dibandingkan dengan komunikasi SBY dengan Megawati yang masih beku. Sejauh ini, belum ada pandangan politik menonjol yang mengganggu relasi antara Demokrat atau SBY dengan Prabowo Subianto," ujarnya. ***