LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Perselisihan antara Rina Lauwy, Dirut Taspen, dan Kamaruddin Simanjuntak masih belum menemukan titik temu.

Masyarakat masih menunggu kabar mengenai hasil dari kesaksian Rina Lauwy di KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Dirut Taspen terus menjadi perbincangan masyarakat walaupun telah memberi klarifikasi melalui sebuah press release beberapa waktu lalu.

Beberapa waktu lalu, Kamaruddin Simanjuntak menceritakan kronologis awal, sumber permasalahan Rina Lauwy bersama Dirut PT Taspen, hingga kekecewaannya setelah dijadikan tersangka.

Ia juga mengekspresikan kebingungannya terhadap pengelolaan uang negara yang buruk hingga mengaitkan dengan Dirut Taspen yang memiliki dukungan mafia di belakangnya, khususnya saat membicarakan mengenai biaya sekolah anaknya.

Baca Juga: Habiskan Rp112 T, Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang Resmi Beroperasi ini Banyak Makan Korban

Ia sangat menyesalkan lantaran sang Dirut mengaku tak punya uang saat diminta untuk membiayai sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, padahal di LKHPN, harta kekayaannya dilaporkan meningkat menjadi Rp43 miliar.

Diketahui anak Dirut PT Taspen tersebut membutuhkan Rp300 juta untuk biaya sekolahnya.

"Saat saya meminta Kosasih untuk membayar sekolah anaknya, dia bilang tak punya uang tapi kubaca laporan LKHP-nya meningkat."

"Mana yang betul ini tidak punya uang atau banyak uang? 43 miliar bukan angka yang sedikit, sedangkan anaknya hanya membutuhkan 300 juta untuk membayar uang sekolah, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," katanya.

Sementara itu, Dirut Taspen sudah menyatakan ketidakbenaran atas seluruh tudingan yang dilontarkan oleh Kamaruddin Simanjuntak dan menyebutnya pencemaran nama baik dan penggiringan opini publik.

Disinggung soal tak pernah memberi nafkah, Dirut Taspen diwakili Muhamad Ismak selaku kuasa hukumnya menyebutkan bahwa ia selalu menafkahi istrinya Rp30 juta per bulan, sedangkan anaknya Rp10 juta per bulan.

Tudingan dari Kamaruddin Simanjuntak dan Rina Lauwy terhadap Dirut BUMN itu disebut sangat ironis, apalagi mengenai perceraian yang berujung pada isu penggelapan dana.

Baca Juga: Beckham Putra Dihukum PSSI, Dianggap Picu Keributan di Laga Persib vs Persija

"Bagaimana tidak ironis, cara pandang seperti itu kan masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya, apalagi dikaitkan dengan pengelolaan dana triliunan yang dikelola PT Taspen (Persero) di mana klien kami menjabat sebagai direktur utama," ungkapnya.

Setelah press release tersebut keluar dan pasca Rina Lauwy bersaksi dihadapan KPK, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kabar Dirut Taspen hingga dana Rp43 miliar yang dilaporkan di LKHPN.***