PIKIRAN RAKYAT - Penanganan konflik di Papua memerlukan sinergi beberapa lembaga selain TNI dan Polri. Hal ini karena penanganan pendekatan untuk wilayah Papua membutuhkan operasi kemanusiaan secara terpadu demi pemerataan pembangunan.

Berikut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrachman seusai menghadiri seminar bertajuk ‘Strategi TNI AD dalam Penanganan Permasalahan Papua’ di Gedung Prof Dr Satrio Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung pada Kamis 14 September 2023.

Seminar yang diikuti 723 peserta ini turut mengundang sejumlah pejabat dari Papua untuk merumuskan strategi penanganan di wilayah tersebut.

“Harapan dari seminar ini, outnya ada hasil untuk penanganan konflik Papua yang tidak serta merta diselesaikan oleh TNI-Polri. Tapi secara terpadu, dilakukan oleh semua lembaga yang terkait. Sehingga kalau pola operasi terpadu ini dilakukan, maka secara komprehensif penanganan Papua bisa dilakukan secara signifikan,” katanya.

Baca Juga: Sutradara Film Dewasa di Jaksel Pernah Jadi Tukang Urut, Banting Setir karena Tergiur Keuntungan Besar

Dudung juga menyinggung gerakan kelompok separatis yang selama ini terus berkonflik di Papua. Pendekatan kepada kelompok ini pun menurutnya ke depan harus dilakukan melalui operasi kemanusiaan. Jika terwujud, upaya pemerataan di Papua pun nantinya bisa dilaksanakan secara optimal.

“Banyak upaya yang sudah dilakukan TNI AD di dalam melaksanakan operasi, tapi ke depan adalah operasi kemanusiaan yang lebih dikedepankan. Karena KST (kelompok separatis teroris) itu juga saudara-saudara kita, mereka hanya punya pemikiran berbeda dan bersifat kriminal, rakyat Papua seluruhnya merah putih, NKRI,” ucapnya.

“Tetapi, itu (KST) adalah saudara kita. Yang harus kita memberikan pemahaman, memberikan penjelasan bagaimana membangun Papua. Selain itu kementerian dan lembaga harus terlibat untuk upaya Pembangunan dan pemerataan di Papua," katanya.

Baca Juga: KPI Soal Tayangan Azan yang Menampilkan Ganjar Pranowo: Tidak Melanggar Ketentuan P3SPS

Salah satu strategi yang coba ia rumuskan adalah, kementerian atau lembaga di Indonesia harus memiliki perwakilan langsung di Papua melalui Liaison Officer (LO).

LO ini lah yang kemudian bisa bergabung dengan TNI-Polri dalam melaksanakan operasi terpadu, termasuk untuk upaya pemerataan Pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

“Apabila birokrasinya kesulitan, TNI dengan kepolisian di depan untuk menangani ini. Sehingga, tidak ada ketimpangan masalah kesejahteraan. Sesuai pesan Bapak Presiden, pemerataan perekonomian di Papua harus sama dengan wilayah lain. Oleh karenanya, dari seminar nanti akan menghasilkan konsep pemikiran dalam rangka pembangunan Papua, termasuk operasi terpadu,” ucapnya.

Baca Juga: Cara dan Syarat Lengkap Ikut Pelatihan Supir Truk dari Hino, Program Mulai Oktober 2023

Dudung pun memastikan akan melaporkan hasil seminar ini kepada Panglima TNI. Harapannya, hasil seminar tersebut bisa melahirkan gagasan baru dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

“Nanti akan saya laporkan ke Panglima terkait langkah strategis yang akan dikembangkan dalam rangka penanganan Papua. Mudah-mudahan seminar ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret, sehingga tidak ada lagi kekerasan, kejahatan yang dilakukan KST kepada rakyat hingga TNI-Polri," katanya.

Apalagi kata Duudng Karena Papua itu sangat indah, papua juga sumber daya alamnya sangat melimpah. "Selain itu sumber daya manusianya juga luar biasa, ini yang harus kita bangun bersama untuk kemajuan bangsa,” ucapnya.***