JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan elite Partai Golkar yang mengatakan tidak menyiapkan Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo sebagai ujian loyalitas.

"Statement elite Golkar yang meminta RK tidak ikutan dalam bacawapres merupakan ujian loyalitas RK pada rumah politik tempatnya bernaung selama beberapa bulan ini," ujar Umam kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2023).

Umam menilai, para elite Golkar memiliki agenda dan kalkulasi matang terkait kepentingan partai dan untuk keberlanjutan keanggotaan Ridwan Kamil.

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Mahfud MD dan Ridwan Kamil dengan Megawati

Jika Ridwan Kamil justru main sendiri, kata Umam, langkah itu berhadapan dengan konsekuensi logis berupa saksi berdasarkan konstitusi partai.

"Meskipun demikian, RK bisa saja tetap bermanuver sendiri, sebagaimana yang dilakukan Jusuf Kalla pada Pilpres 2004 lalu. Jika kubunya menang, ia akan didukung partai bahkan bisa mengambil alih kepemimpinan partai," kata dia.

"Ini bukan hal baru bagi Golkar yang selalu menanam banyak benih ke berbagai macam koalisi, yang dianggap potensial memenangkan pertarungan," kata dia.

Namun, dari sisi Golkar, Umam mengatakan, akan lebih menguntungkan jika memberikan posisi Ridwan Kamil pada pemenangan pemilihan kepala daerah, baik untuk Jawa Barat maupun DKI Jakarta.

"Selain tidak akan membuatnya berbenturan dengan agenda politik elite Golkar, ujian loyalitas ini juga bisa menjadi investasi politik yang baiknya di dalam sistem kepartaian Golkar," kata dia.

Baca juga: Soal Ridwan Kamil Ngaku Ditawari Megawati Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P: Semua Bacawapres

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, Golkar sudah memiliki rencana sendiri untuk Ridwan Kamil.

"Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagub. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta," ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Ahmad mengatakan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ahmad mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga.

Menurut dia, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai mana pun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah.

"Pak RK juga waktu itu lapor kok ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan," ujarnya dalam siaran pers, Senin.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Menunggu Breaking News Ridwan Kamil

Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju.

Menurut dia, keputusan mendorong Airlangga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan amanat musyawarah nasional (munas), rapat pimpinan nasional (rapimnas), dan rapat kerja nasional (rakernas) partai.

"Belum ada (mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo), sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto," ucap dia.

-. - "-", -. -