JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).

Dalam sesi tersebut, Presiden memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucap Presiden Jokowi sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu.

Baca juga: Selain Hadiri KTT G20, Jokowi Akan Ikuti Sejumlah Pertemuan Bilateral di India

Melihat hal tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Presiden menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.

“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate 100 miliar Dolar Amerika Serikat (AS), per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

Baca juga: Jokowi Tiba di India untuk Hadiri KTT G20

“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menuturkan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting.

Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” ungkap Jokowi.

Baca juga: Bertemu PM China, Jokowi Minta Pembengkakan Biaya KCJB Dibereskan

Untuk itu, dirinya menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing atau strategi komunikasi yang seolah ramah lingkungan.

“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelas Presiden.

-. - "-", -. -