PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons tudingan adanya muatan politis dalam pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. Firli dengan tegas menepis tudingan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan pria yang akrab disapa Cak Imin itu murni sebagai proses hukum. Dia juga menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini berdiri sendiri.

"Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK ada lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun," kata Firli dalam keterangannya, Kamis, 7 September 2023.

Firli menjelaskan, pemanggilan Cak Imin oleh penyidik ialah untuk didengar keterangannya dalam kapasitasnya sebagai saksi. Menurut dia, pihaknya perlu menggali keterangan dari Cak Imin dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka.

Baca Juga: Pengamat: Kekerasan di Pulau Rempang Bukti Aparat Tak Paham Aturannya Sendiri

Firli menegaskan KPK selalu bekerja dengan prinsip hukum acara pidana dan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK.

"Negara Indonesia adalah negara hukum karena itu hukum adalah panglima," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Respons Cak Imin usai diperiksa KPK

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 itu pada Kamis, 7 September 2023 memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Usai diperiksa, Ketua Umum Partai PKB itu menyatakan akan sepenuhnya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker pada 2012 silam.

Baca Juga: Kapolda Kepri Klaim Tindakan Aparat di Pulau Rempang Sudah Tepat

"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012, dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Pemeriksaan Cak Imin berlangsung sekira 5 jam. Ia tiba di gedung komisi antirasuah sekitar pukul 10.55 WIB dan selesai diperiksa pukul 15.05 WIB.

Adapun dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni dua pegawai negeri sipil (PNS) dan satu orang dari swasta.

Pemanggilan Cak Imin tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan KPK pada tanggal 18 Agustus 2023 usai menggeledah Kantor Kemenaker di Jakarta. Namun, pada saat itu, KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan itu ke publik.

Sementara isu pemeriksaan itu sarat bermuatan politis karena Cak Imin saati ini merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kedua pasangan itu telah mendeklarasikan diri maju pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu, 2 September 2023 di Surabaya, Jawa Timur.***