JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari yang sama deklarasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengadakan konferensi pers.

Konferensi pers tersebut tak spesifik membahas pencalonan Cak Imin, tapi menyinggung perihal pengakuan PKB yang turut menyeret-nyeret nama kiai Nahdlatul Ulama.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah klaim sepihak PKB.

Baca juga: Anies Baswedan Hormati Keputusan Demokrat Keluar dari Koalisi

PKB melalui Sekjennya, Hasanudin Wahid mengatakan, duet Anies-Cak Imin mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU.

Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies-Cak Imin di DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023).

"Sejak tiga hari lalu, kami sudah sowan ke sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya mereka setuju dan 'Budal Gus'," katanya.

"Budal Gus" dalam istilah Jawa bisa diartikan "Berangkat Gus", yakni mempersilakan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Lantas pernyataan itu dibantah Gus Yahya. Ia mengatakan, klaim tersebut sama sekali tidak benar karena PBNU tak pernah membicarakan perihal capres-cawapres.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Gus Yahya.

"Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan," sambung dia.

Baca juga: Puan Maharani: Selamat untuk Cak Imin dan Mas Anies

Gus Yahya mempersilakan setiap partai politik dan bakal capres-cawapres yang akan berkontestasi dengan cara yang baik.

Dia menambahkan, PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini.

"Parpol silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU," pungkas dia.

Namun demikian, perseteruan PBNU dan Cak Imin bukan kali pertama terjadi. Semenjak PBNU dinakhodai oleh Gus Yahya, perbedaan pandangan mengenai politik praktis PKB dan PBNU terus terjadi.

Silang pendapat PBNU dan PKB

Awal 2023, tepatnya 30 Januari, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyayangkan Mars PBNU yang digubah oleh mutasyar sekaligus mantan Rais Aam PBNU Ahmad Mustofa Bisri digunakan untuk latar unggahan akun Instagram DPP PKB.

Mars PBNU itu dimanfaatkan untuk acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar PKB tanpa melibatkan PBNU.

"Yang jelas kita kecewa kalau kemudian Mars 1 Abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik praktis. Kita jelas kecewa," kata Ishfah.

Baca juga: PBNU Tak Pernah Permasalahkan PKB, Hanya Jaga Jarak...

Menurut dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Ishaf juga meminta kepada PKB untuk tidak menyeret Nahdlatul Ulama dalam politik praktis.

Padahal, sejak Yahya Cholil Staquf menakhodai NU pada akhir Desember 2021, eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis.

Serta, juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu atau partai politik termasuk PKB yang secara historis yang memang didirikan ulama dan pengurus PBNU.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah.

Pernyataan Ishaf tersebut ditanggapi dingin oleh Cak Imin. Dia menyebut ucapan Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz tak perlu ditanggapi serius. Karena suara PBNU yang meminta agar tidak ditarik ke politik praktis hanya di level staf.

"Itu staf yang ngomong. Tidak usah ditanggapi. Level staf,” ucap Muhaimin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: PBNU Bantah Anies-Cak Imin Dapat Restu dari Kiai NU

Selain konflik soal mars dan politisasi Nahdlatul Ulama, Cak Imin dam PBNU juga tampak saat penentuan panglima santri untuk memulai rangkaian hari santri nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung mengatakan, Panglima Santri yang ditunjuk adalah Ketua Pengurus Cabang NU Kota Surabaya Habib Umarsyah pada 8 Agustus 2023.

Sulaeman menyindir Cak Imin yang kerap kali menggunakan simbol panglima santri hanya untuk kepentingan politik saja.

Cak Imin dongkrak suara Anies dari NU?

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan, Cak Imin belum tentu bisa mendongkrak suara Anies dari warga NU.

Djayadi memberikan contoh, ketokohan Muhaimin masih rendah sebagai cawapres terlihat dari beberapa survei, karena belum masuk 5 besar.

Padahal, PKB memiliki elektabilitas yang baik, antara 7 hingga 10 persen suara pemilih.

"Jadi bisa dilihat bahwa elektabilitas Cak Imin lebih rendah dari pada partainya sendiri," kata Djayadi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: PBNU Sebut Cak Imin Bukan Panglima Santri yang Asli

"Itu jadi tantangan Cak Imin apakah dia mampu bukan hanya menarik suara PKB tapi juga suara NU ke Anies ketika dia bergabung?" sambung dia.

Alasan kedua, Djayadi mengatakan, Muhaimin mungkin bukan satu-satunya tokoh NU yang akan maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Oleh sebab itu, potensi suara NU yang terbelah sangat dimungkinkan apabila capres PDI-P Ganjar Pranowo dan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ikut menarik tokoh NU sebagai cawapres mereka.

"Tokoh NU itu banyak dan tidak hanya satu mereka pilihan politiknya. Jadi belum tentu masuknya Cak Imin itu membawa elektabilitas Anies meningkat tajam di kalangan NU," ujar dia.

-. - "-", -. -