Elshinta.com - Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Irian Barat tetap berada di bawah kendali Belanda. Meskipun upaya diplomasi telah dilakukan untuk mengembalikan wilayah ini ke Indonesia, Belanda tetap mempertahankan kendali atas Irian Barat. Pada tahun 1950-an, terjadi serangkaian perjuangan diplomatik dan politik untuk mengakhiri dominasi Belanda atas wilayah tersebut.

Pada tanggal 1 September 1962, Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, mengumumkan pembentukan Dwikora melalui pidato yang dikenal sebagai "Supersemar" (Surat Perintah Sebelas Maret). Dalam pidato ini, Soekarno memberikan mandat kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk melancarkan operasi militer di wilayah Irian Barat guna mengambil alih kendali dari Belanda.

Tujuan utama dari Dwikora adalah mengamankan wilayah Irian Barat di bawah kedaulatan Indonesia. Soekarno meyakini bahwa pengambilalihan ini merupakan bagian integral dari proses pemulihan kedaulatan nasional dan pembebasan wilayah Indonesia dari segala bentuk penjajahan.

Pada akhirnya, operasi militer dalam rangka Dwikora tidak berlangsung dengan intensitas yang diharapkan. Tekanan diplomatik dari berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebabkan Belanda setuju untuk menyerahkan administrasi Irian Barat kepada PBB. Wilayah tersebut kemudian dikelola oleh PBB hingga tahun 1963.

Setelah proses negosiasi yang panjang, pada tahun 1963, wilayah Irian Barat diserahkan kepada Indonesia melalui penandatanganan Persetujuan New York antara Indonesia, Belanda, dan PBB. Proses ini mengakhiri dominasi Belanda dan secara resmi memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Wilayah ini kemudian menjadi Provinsi Irian Jaya (sekarang terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat).

Pembentukan Dwikora dan perjuangan untuk mengamankan Irian Barat menunjukkan tekad Indonesia dalam memperjuangkan kesatuan dan kedaulatan nasional serta kemauannya untuk mengakhiri kolonialisme di wilayah-wilayah yang masih di bawah pemerintahan asing.