MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal nasib tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipotong era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat pandemi COVID-19.

Adapun Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemprov DKI yang dipotong tersebut sebesar 25 persen pada tahun 2020 ketika wabah corona merebak. Tunjangan ASN itu dialihkan untuk anggaran bansos dan penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Kader PDIP Minta Heru Budi Serius Tangani Polusi Udara, Jangan Hanya KTT ASEAN

Heru mengatakan, bahwa persoalan pemotongan tunjangan itu telah selesai dan tidak ada lagi masalah.

"Itu sudah selesai, di sini ada kepala bagian BKD. Nggak itu sudah selesai nggak ada masalah," ujar Heru.

Lebih lanjut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menegaskan persoalan tunjangan ASN Pemprov DKI sudah diwakafkan.

"Sudah selesai, diwakafkan, ASN sudah selesai ya," pungkas dia.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Hubungan Internasional FISIP UI, Irma Josephine menagih janji Anies mengembalikan TKD aparatur sipil negara (ASN) DKI sebesar 25 persen yang dipotong pada masa pandemi COVID-19.

Ia memperkenalkan diri sebagai anak dari seorang ASN. Irma lalu bertanya cara Anies mencapai kesejahteraan rakyat seandainya terpilih sebagai presiden. Padahal, kata dia, utang janji Anies kepada ASN DKI terkait pinjaman TKD belum dilunasi untuk penanganan COVID-19.

Menjawab pertanyaan itu, Anies menegaskan TKD ASN atau PNS DKI Jakarta yang dipotong untuk penanganan COVID-19 akan dikembalikan.

Prosesnya dilakukan perlahan sampai kondisi APBD DKI Jakarta kembali normal. Hal itu dijelaskan Anies ketika menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa UI mengenai pencapaian kesejahteraan jika nanti Anies menjadi presiden terpilih.

Baca Juga:

Heru Budi Ungkap WFH ASN di DKI Tidak Mengurangi Macet Jakarta

"Pelan-pelan dikembalikan. Jadi bagi ASN yang belum terima its matter of time, akan dikembalikan begitu APBD kembali (normal), uang itu dikembalikan," kata Anies.

Anies bercerita, pada saat pandemi, ia mengambil kebijakan pemotongan TKD ASN DKI Jakarta sebesar 50 persen untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan untuk bantuan sosial masyarakat.

"Ketika terjadi pandemi pemerintah daerah dan pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan Covid di dua aspek yaitu kesehatan dan jaminan sosial, kenapa? Karena warga diminta untuk di rumah dan mereka maka tidak bisa punya pendapatan, mereka yang pendapatan harian otomatis hilang pendapatan," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Ungkap DKI akan Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh saat KTT ASEAN