PIKIRAN RAKYAT – Penerapan work from home (WFH) akibat polusi udara di DKI Jakarta masih dalam kajian. Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Terkait WFH tersebut, sedang dikaji implementasinya seperti apa,” kata Penjabat Bupati Dani Ramdan saat dihubungi pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi. Menurutnya, penerapan WFH masih dalam kajian Kemendagri. Jika nantinya telah ditetapkan, WFH bisa segera dilaksanakan.

“Jumat lalu saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari daerah terkait ini. Namun demikian, penerapannya masih menunggu dari Kemendagri,” kata dia.

Baca Juga: Tak Sepakat dengan Luhut Pandjaitan, Muhadjir Effendy Tolak WFH di Kemenko PMK

Dalam beberapa pekan terakhir, polusi udara di DKI Jakarta menjadi pembicaraan publik. Bagaimana tidak, kondisi udara ibu kota dinilai tidak sehat lantaran tingginya tingkat pencemaran.

Kondisi ini pun turut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan kembali mewacanakan WFH. Penerapan kebijakan ini turut melibatkan daerah lainnya dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.

Dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri, kata Dedy, polusi juga turut terjadi di daerah sekitar ibu kota, termasuk Kabupaten Bekasi. Dalam pembahasan tersebut, polusi setidaknya ditimbulkan oleh dua faktor yakni operasional industri dan kendaraan bermotor.

Tingginya mobilitas penduduk di kawasan Jabodetabek menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara.

Baca Juga: ASN DKI Jakarta Mulai WFH 50 Persen, Polusi Udara Buat Staf dan Pendukung Tidak Ngantor

“Bekasi juga termasuk tinggi, karena ada industri juga mobilitas penduduk. Dari yang pergi bekerja atau yang sekadar mengantar anak sekolah. Turut menyumbang polusi udara. Sehingga wacana WFH muncul,” ucap dia.

Dedy belum bisa memastikan skema teknis dan dinas mana saja yang nantinya menerapkan WFH.

“Namun yang jelas WFH ini tidak mengganggu proses pelayanan publik,” ucap dia.

Seperti Pandemi Covid-19

Dedy menambahkan, penerapan WFH akan mengadopsi kebijakan pembatasan saat pandemi Covid-19 lalu. Sebab penyumbang tertinggi polusi berasal dari asap kendaraan, maka fokus utama WFH ini yakni pembatasan mobilitas penduduk.

“Termasuk di Bekasi di mana aktivitas mobilitas tinggi sehingga produksi karbon juga besar. Maka kerangka kebijakannya mengadopsi saat Covid-19 lalu. Tinggal bagaimana kajian teknisnya nanti dari Kemendagri,” ucap dia.***