AKURAT.CO Data daftar caleg sementara (DCS) yang telah diumumkan KPU, pada Jumat (18/8/2023), tidak akurat. Pasalnya ada ketidaksinkronan antara total jumlah caleg yang dianggap memenuhi syarat (MS) dengan total hasil penggabungan caleg laki-laki dan perempuan.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menyebutkan, ketidakakuratan bisa dilihat dari total caleg yang dinyatakan MS yakni 9925 caleg. Angka 9925 caleg tidak sinkron dengan total jumlah caleg berdasarkan jenis kelamin yang terdiri atas 6245 caleg laki-laki dan 3674 caleg perempuan

"Kalau ditotalkan menjadi 9919," kata Lucius, di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

baca juga:

Sebelumnya, KPU telah mengumumkan dan menetapkansebanyak 9925 masuk DCS untuk Pemilu Legislatif 2024, dari total 10323 bacaleg yang didaftarkan oleh 18 parpol peserta pemilu. Sedangkan sisanya dianggap tidak memenuhi syarat.

Adanya ketidaksinkronan data, kata Lucius, berasal dari input caleg dengan kategori MS pada tiga parpol, yang diumumkan KPU. Partai Gelora misalnya, disebutkan jumlah caleg yang MS sebanyak 396 orang dengan rincian caleg laki-laki 252 dan caleg perempuan 145 orang.

"Jumlah caleg laki-laki dan perempuan adalah 397 orang. Penghitungan yang tepat mestinya menghasilkan angka yang sama antara jumlah caleg yang MS dan total caleg laki-Laki dan perempuan," tuturnya.

Hal serupa juga terjadi pada Partai Garuda yang menurut KPU jumlah caleg MS sebanyak 573 orang. Angka tersebut tidak sinkron ketika jumlah caleg laki-laki dan perempuannya kalau ditotal sebanyak angka 570 orang, dengan rincian 336 laki-laki dan 234 perempuan.

PBB juga demikian. Jumlah caleg MS sebanyak 474, sedangkan penggabungan jumlah caleg laki-laki dan perempuann sebesar 470 orang.

"Ketidaksinkronan angka-angka penjumlahan di atas, seharusnya membuat DCS yang ditetapkan oleh KPU otomatis cacat. Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU, haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja," kecam Lucius.

Dia mengaku tidak habis pikir mengapa KPU bisa melakukan kelalaian, fatal dengan mengumumkan hasil DCS yang angkanya tidak akurat. "Sulit memahami bagaimana ketidakcermatan ini bisa tidak disadari oleh Komisioner KPU sebelum mereka nampak gagah mengumumkan DCS," ujarnya.

Adanya data yang tidak sinkron menunjukkan buruknya kinerja KPU. Hal ini tak lepas dari sikap KPU yang tidak transparan.

"Ketika mereka menutup-nutupi biodata caleg, mereka justru berharap publik mempelajari rekam jejak caleg. Ini ironi," katanya.