JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap agar calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti bisa berkomitmen menjalankan reformasi agraria.

Deputi II Sekjen Aman bidang Advokasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Erasmus Cahyadi mengatakan, tidak hanya capres-cawapres, tapi juga para anggota legislatif terpilih bisa berkomitmen terhadap hal itu.

"Harus berkomitmen untuk menjalankan secara benar dan serius agenda reformasi agraria, keadilan iklim dan pemenuhan hak masyarakat adat, sebagaimana yang telah dimandatkan oleh konstitusi," kata Erasmus dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Desa Reforma Agraria di Bogor Ini Masuk 75 Desa Wisata Terbaik di Indonesia

Di sisi lain, Erasmus berharap agar eksekutif dan legislatif nantinya bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, RUU Reformasi Agraria, RUU Keadilan Iklim dan RUU lainnya yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Berkomitmen mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (juga) Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang IKN (Ibu Kota Negara) dan UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan," imbuh Erasmus.

Selain itu, presiden terpilih nantinya diharapkan merevisi dan meninjau peraturan Undang-Undang tentang perkebunan, pertanian, pertanahan dan pangan.

Baca juga: Ini Progres Reforma Agraria, Mulai PTSL hingga Redistribusi Tanah Telantar

Presiden terpilih juga diharapkan berani menghentikan model pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang dinilai menggusur hak-hak rakyat.

"Serta menjalankan politik pertanian dan pangan yang memberikan posisi petani, nelayan, petambak, peternak dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama," katanya.

Selain itu, presiden terpilih nantinya diharapkan bisa mengeksekusi usulan lokasi prioritas reforma agraria dari organisasi rakyat dan serikat untuk menuntaskan masalah ketimpangan dan konflik agraria struktural.

"Pemerintah ke depan (juga) harus menerbitkan keputusan politik untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, membebaskan yang sedang dipenjara, dan memulihkan nama baik masyarakat adat, petani, nelayan dan pejuang lingkungan yang telah menjadi korban kriminalisasi," ucap Erasmus.

Baca juga: Regulasi Baru Disiapkan, Begini Terobosan Buat Percepat Reforma Agraria

Terakhir, pemerintah yang baru nantinya harus menjabut hak atas tanah dan perizinan usaha yang didapatkan dengan cara merampas tanah masyarakat adat dan juga yang menghancurkan habitat alam.

-. - "-", -. -