Sumber foto: https://cdn.timesmedia.co.id/elshinta.com.

Elshinta.com - Pada 19 Augustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk Pemerintahan Daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Sumatera).

Selain itu, PPKI juga berhasil membentuk membentuk Komite Nasional (Daerah), membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara dan menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.

Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu: Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris negara, dan Juru bicara negara. Presiden Soekarno kemudian melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

19 Agustus kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

19 Agustus juga ditetapkan sebagai Hari Departemman Luar Negeri, mengingat Kementerian Luar Negeri menjadi salah satau dari 12 kementerian yang dibentuk oleh PPKI.

Berikut 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara yang dibentuk PPKI:

1 Departemen Dalam Negeri : Wiranata Kusumah.

2 Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo.

3 Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo.

4 Departemen Keuangan : A.A Maramis.

5 Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokrodisuryo.

6 Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantara.

7 Departemen Penerangan : Amir Syarifudin.

8 Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri.

9 Departemen Pertahanan : Supriyadi.

10 Departemen Kesehatan : Boentaran Martoatmodjo.

11 Departemen Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso.

12 Departemen Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso.

13 Menteri Negara : Wachid Hasyim.

14 Menteri Negara : R.M Sartono.

15 Menteri Negara : M. Amir.

16 Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata.