PIKIRAN RAKYAT - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pembahasan mengenai polusi udara dengan kementerian terkait. Menurutnya, penanganan polusi harus berkesinambungan, juga mencakup semua pihak.

Adapun sejauh ini kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang menjadi opsinya. Pemprov DKI bakal memberlakukan kebijakan tersebut sebagai solusi atas polusi udara.

Kebijakan WFH berlaku bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Komposisinya 50:50 persen. Pegawai yang bersentuhan langsung melayani masyarakat bekerja tidak dari rumah.

Baca Juga: DPRD DKI Terapkan WFH 50 Persen, Tekan Polusi Udara Jakarta

"Hari ini ada polusi tadi kita atasi, besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi. Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," kata Heru Budi di Monas, Kamis, 17 Agustus 2023.

Adapun kebijakan WFH bagi ASN DKI akan dimulai pada 21 Agustus mendatang. Pelaksanaannya uji coba selama dua bulan. "Ya rencana mungkin satu sampai dua bulan. Rencana dua bulan," ujarnya.

Jakarta di sisi lain terpilih keketuaan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. Heru mengatakan kebijakan WFH juga terkait pelaksanaan event internasional tersebut agar lancar.

"Jadi WFH itu kita uji coba, terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Batuk-Batuk Gegara Polusi Udara di Jakarta, Pekerja Didorong untuk WFH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 14 Agustus 2023 menggelar rapat terbatas mengenai kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat melibatkan berbagai pihak antara lain Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya.

"Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek," ujarnya.

"Menerapkan regulasi untuk kecepatan penerapan batasan emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ucapnya.

Ia juga mendorong perusahaan di Jabodetabek agar menerapkan kembali aturan Work From Home (WFH) dan Hybrid Working bagi pekerja.

"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan Hybrid Working, Work From Office, Work From Home," ucapnya.***