LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Bagaimana nasib tenaga honorer guru menjelang penghapusan di bulan November mendatang, bakal diangkat jadi PPPK seluruhnya? Cek informasi lengkapnya berikut.

Pemerintah dan DPR sebelumnya sudah sepakat untuk menghapus seluruh tenaga honorer sebelum bulan November 2023.

Tetapi kendati demikian, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemberhentian massal (PHK).

Selain sebagai wujud perjuangan pemerintah untuk mengapresiasi pegawai Non ASN setelah sekian lamanya mengabdi kepada negara.

Hal ini juga dilakukan dengan tujuan agar tidak meningkatnya angka penganguran yang ada di Indonesia.

Serta tidak akan menambah beban anggaran baru dalam proses merumuskan kebijakan yang nantinya menentukan nasib pegawai honorer.

Kabar baiknya, pemerintah berjanji akan mengamankan sekitar 2,3 juta pegawai yang sudah terdata di BKN.

Sebab sebelumnya Kemenpan RB melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan pendataan Non ASN di Indonesia.

Ia menegaskan, pemerintah pada prinsipnya akan mengamankan 2,3 juta pegawai honorer yang telah terdata di BKN sebelumnya.

“Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian massal, juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan menjadikan fokus penyelesaian pegawai Non ASN kepada guru dan tenaga Kesehatan.

Hal itu terlihat dari arah kebijakan rekrutmen CASN 2023, dimana pemerintah akan memfokuskan terhadap pelayanan dasar.

Namun sayangya hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait apakah diluar 2,3 juta tenaga honorer khususnya guru yang belum terdata dinaikan statusnya menjadi PPPK atau tidak.***