MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengatakan RAPBN 2024 didesain guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“RAPBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan RAPBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Jokowi Ungkap RAPBN 2024 Usulkan Gaji ASN dan TNI-Polri Naik 8 Persen

Presiden menjelaskan, upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

Yang pertama, strategi Jangka pendek difokuskan guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.

Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda yang mencakup mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Baca Juga:

Asumsi Dasar APBN 2024 Masukan Kondisi Risiko Global

Kemudian, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Serta, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

“Arsitektur RAPBN tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya. (*)

Baca Juga:

Legislator Demokrat Tolak APBN Jadi Jaminan Utang KCJB