MerahPutih.com - Purnawirawan TNI angkatan darat (AD) mulai menunjukkan aktivitas politiknya menjelang Pilpres 2024. Aktivitas bermuatan politis itu berupa dukungan kepada calon presiden tertentu maupun calon anggota legislatif.

Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta agar para Purnawirawan TNI khususnya dari matra angkatan darat untuk melepaskan atribut satuan berupa badge atau baret saat melakukan aktivitas politik.

Baca Juga:

3 Nama Paling Berpeluang Gantikan KSAD Dudung Versi Legislator Senayan

"Hal tersebut berpotensi mencederai komitmen netralitas TNI," kata Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulis, Senin (14/8).

Dudung menegaskan, ketentuan penggunaan atribut TNI bagi prajurit TNI yang telah diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri maupun Purnawirawan diatur berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.

Dudung menyatakan netralitas TNI dalam peta perpolitikan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi.

Baca Juga:

Respons Purnawirawan Dukung Capres, KSAD Tegaskan TNI Tetap Netral

Dia memastikan matra angkatan darat berkomitmen untuk tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas politik, baik secara Institusi, personal, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD.

"TNI Angkatan Darat tidak membatasi bagi Purnawirawan TNI AD yang ingin menyalurkan aspirasi hak politiknya, namun diimbau untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai Purnawirawan TNI/TNI AD," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KSAD Hibahkan Tanah Denbekang Surakarta untuk Pembangunan Solo Culture Center