FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta International Stadium (JIS) tidak berhenti menjadi sorotan publik. Terbaru, JIS dinilai pembangunannya telah menuai kesalahan sejak awal.

Hal itu disebutkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023), kemarin.

Pernyataan Joko tersebut menjadi respons atas catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut kedua fasilitas ini tak memberikan keuntungan kepada JakPro.

Joko melihat, BUMD seharusnya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur milik pemerintah.

Joko memperkuat argumennya dengan menarik sebuah contoh saat BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.

Diungkapkan Joko, letak kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI, memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang ditugaskan.

Hal tersebut menurut Joko akan sangat berpengaruh terhadap kepemilikan aset.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati menyebut, dianggap salah karena hanya berbeda cara pandang.

Bahkan menurutnya, empat proyek yang ditangani BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah berjalan dengan sangat baik.

Tatak memandang, jika cara pandang Joko BUMN sebagai entitas bisnis murni, TIM, JIs, Velodrome, dan Equiesrtian akan dianggap salah.

Alasannya, karena biaya perawatan yang lebih besar dari keuntungan.

Tatak lantas mengajak untuk berpikir sebaliknya, melihat BUMD sebagai organ pemerintah di samping birokrasi.

Dengan begitu, Tatak menuturkan, tujuannyabaoan terlihat sama-sama memberikan layanan publik, tidak selalu harus profit.

Dijelaskan Tatak, JIS merupakan stadion sepak bola berstandar international di Jakarta.

Begitu juga dengan TIM yang merupakan pusat kebudayaan di Jakarta.

Keduanya sama-sama telah memberikan pelayanan publik dengan baik terhadap masyarakat Jakarta.

Tatak kembali menegaskan, BUMD yang mengelola tidak sepenuhnya dituntut mengejar profit.

Akan tetapi, BUMD lebih banyak dituntut untuk memberikan layanan publik yang maksimal pada masyarakat dengan dukungan biaya berupa subsidi dari pemerintah.

(Muhsin/fajar)